Kafe Bengawan Solo dan kafetaria di samping Komisi XI biasa dipakai oleh mafia anggaran. 

Syaifullah Tamliha, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pimpinan DPR untuk segera membatasi akses masuk bagi masyarakat umum untuk bisa memasuki kantor DPR.

Permintaan ini terkait banyaknya calo anggaran yang berkeliaran di DPR.

"Iya orang musti dibatasi, wartawan saja yang bisa akses ke DPR," kata Syaifullah dalam sebuah diskusi di Jakarta hari ini.

Menurut Syaifullah, praktek dan tempat berkeliaran calo dan mafia anggaran di DPR sudah sangat mengkhawatirkan.

Dia menyebut dua tempat di DPR yang biasa digunakakan oleh mafia yaitu Kafe Bengawan Solo dan kafetaria di samping Komisi XI.

"Sekarang itu prakteknya sudah canggih mereka tidak pakai tanda pengenal seperti masyarakat umum. Bayangkan saya lihat ada CEO Freeport di kafetaria...akhirnya saya batal makan, jangan-jangan saya jadi tertuduh," kata Syaifullah.

Bukan hanya di dua tempat tersebut kata Syaifullah, di ruang kerja anggota DPR pun diduga praktik mafia anggaran juga bisa dilakukan.

"Siapa yang bisa jamin pimpinan komisi panggil dirjen ke ruang komisi," kata Syaifullah.