Penggunaan dana haji ada yang tidak dipakai untuk kepentingan jamaah haji.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto  mengatakan, sebagian kejahatan dugaan korupsi terkait penyelanggaraan haji justru terjadi di Arab Saudi. 

Oleh karena itu, diperlukan penyidik-penyidik yang fasih berbahasa Arab untuk menangani kasus-kasus terkait haji.
 
"Kami dan Komisi VIII berbagi kajian dan bersama Kementerian Agama melihat berbagai problem. Lagi-lagi sebagian masalah itu tidak berada di Indonesia. Diduga, sebagian kejahatan itu terjadi di Arab Saudi," kata Bambang di gedung Parlemen, hari ini.

Juga di Gedung DPR dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan soal penyelenggaraan haji yang bermasalah. Oleh sebab itu, KPK mengusulkan penyelenggaraan moratorium ibadah haji. 

Menurut analisis penelitian dan pengembangan KPK terdapat Rp38 triliun anggaran penyelenggaraan haji yang tidak transparan dengan bunga hingga Rp1,7 triliun.
 
"Kalau seperti ini terus nanti semakin dibuka semakin menggelembung dan  kalau tidak menerapkan manajemen yang transparan dan akuntabel maka  berpotensi korup," kata Busyro.
 
Busyro menambahkan, KPK tidak memberi batasan moratorium penyelenggaraan  ibadah haji. Namun pihaknya berharap Kementerian Agama akan menerima  rekomendasi moratorium tersebut.
 
"Penggunaan dana haji harus berorientasi dengan calon jamaah haji dan  temuan kami ada yang tidak digunakan untuk kepentingan jamaah  haji," tutupnya.