Modus Korupsi Kepala Daerah (KDH)

Selasa, Februari 28, 2012 0 Comments




Oleh : Ade Ayu Sasmita


1. Kultwit ttg kenapa Kepala Daerah (Gub, Bup & walikota bisa kaya raya) #KDH

2. Kepala Daerah, selanjutnya kita singkat #KDH merupakan jabatan politik yg dipilih langsung oleh rakyat. Hampir semua pengen jadi KDH

3. Jabatan #KDH itu menjanjikan kekuasaan dan kekayaan yg luar biasa besar. Seperti raja kecil yg ga punya atasan kecuali tuhan dan "rakyat"

4. Itu sebabnya, anggota DPR atau mantan menteri pun ngiler utk bisa jadi Gubernur, bupati atau walikota. Rela keluarkan uang banyak #KDH

5. Padahal gaji pokok & tunjangan #KDH itu kecil. gubernur Rp. 7.4 juta, bupati/walikota Rp. 5.9 juta/ bulan. Presiden Rp. 62.9 juta.

6. .. Menteri Rp. 18 juta, ketua DPR Rp. 24 juta, anggota DPR Rp. 14 juta/ bulan dst. Yg jelas gaji #KDH itu kecil. Lbh kecil dari PNS depkeu.

7. Intinya, gaji yg "halal" #KDH itu kecil banget. Ga sebanding dgn biaya yg dikeluarkan utk jd Gub/Bup/walkot yg puluhan - ratusan M.

8. Tambahan lainnya adalah biaya operasional /dana taktis #KDH yg juga jelas lbh kecil dr menteri yg 150 juta/bulan. Tapi kok berebut ya?

9. Saking nafsunya berebut jadi #KDH, para calon sampe2 ada yg bunuh2an, sikut2an, suap ke MK, dll..disamping habiskan puluhan/ratusan M td.

10. Tentu saja pasti jabatan #KDH itu ada "daya tarik misteriusnya" sehingga rebutan kayak anjing rebutan tulang. Kayak perang dunia kedua.

11. Jadi Bupati misalnya, pasti jadi Raja di kabupaten yg dipimpinnya. Nah, ibarat jd raja, semua yg ada di kab itu adalah kekuasannya #KDH

12. Walikota jg begitu. Kota itu adalah kerajaan sang walikota. Itu dampak dari UU otonomi daerah yg bikin bupati/walikota jadi "raja" #KDH

13. Dulu sblm ada revisi ttg UU otda dan UU terkait lainnya, jabatan Gubernur ga begitu sehebat bupati/walikota. Tp skrg, Gub juga pny #KDH

14. Kekuasaan yg sangat besar. Byk kewenangan2 pusat yg dilimpahkan ke Gub dan kewenangan Bup/walkot yg ditarik ke Gub #KDH

15. Karena posisinya yg sdh jadi RAJA, #KDH tentu dpt pelayanan bak raja. Dikawal kemana2, disembah2, dpt upeti, bahkan bisa kawin sering2.

16. Layaknya seperti Raja, #KDH bebas mau buat apa saja di daerahnya. Dia bebas tentukan sendiri tentu saja dgn cara2 yg "cerdik"

17. Kalau tidak "cerdik &licin" sang #KDH yg jadi Raja itu, besoknya akan jadi tersangka gembel di penjara KPK, Polisi atau kejaksaan.

18. Makanya banyak Gub, Bup dan walkot yg rakus tapi "bodoh" yg akhirnya jadi tersangka, terdakwa & narapidana. Byk jg yg sakit & mati #KDH

19. Sumber kekayaan #KDH yg dulu sah dan halal adalah dari upah pungut yg besarnya 0.25-0.5% dari Pendapatan Asli Daerah/PAD. Hitung aja.

20. Jika PAD DKI 30 triliun dikalikan 0.5%, sang gub DKI sdh kantongi 150 M/thn ! Bup/walkot Bgtu jg seterusnya Euanaak tenaaan hehe #KDH

21. Sumber pendapatan yg lain yg sgt besar : jual beli izin ( tambang, perkebunan, hutan dst), selain biaya resmi, ada biaya upeti #KDH

22. Biaya Upeti #KDH utk beli izin ini tidak murah. Nilainya 1- puluhan milyar, tergantung izin apa dan seberapa luasnya. Jika satu izin...

23. Atau SK gub/Bup/walikota ini saja sdh 5 milyar/SK, hitung aja sendiri jk #KDH bisa jual puluhan atau ratusan izin. Ratusan M sd trilyun.

24. Itu sebabnya, Gub/Bup/walkot yg serakah kadang2 langgar hukum dan prosedur. Bahkan ada yg terbitkan SK izin ganda/tumpang tindih #KDH

25. Tapi tentu saja #KDH yg pinter bisa amankan dirinya. Byk konsensi2/ izin yg "dijual" murah atau gratis kpd pihak2 tertentu.

25. Misalnya utk para ketum partai politik, menteri2, aggta DPR terkait, pejbat2 polri/jaksa dst..dst..yah bagi2 dikit spya aman barang tuh.

26. Sumber kekayaan #KDH yg lain adalah Proyek APBD. Sdh jadi rahasia yg tak rahasia lagi, gub/bup/walkot harus dpt setoran sekian persen.

27. DKI misalnya. Dgn APBD 30 Trilun, asumsikan saja 50% nya adalah anggaran proyek atau 15 Triliun. Proyek DKI "marginya" terkenal bagus.

28. Rata2 proyek di DKI marginya lebih 40%. Jika setoran ke Gub DKI min. 5% saja/ proyek. Foke kantongi Rp. 750 M/ tahun. Uenaaak hehe #KDH

29. Rakyat sdh tau, berapa persen setoran yg dikasih nazar ke Gub Sumsel utk proyek wisma atlet. 2.5%. itu kecil krn proyek dr pusat.

30. Pokoknya semua proyek yg ada di APBD, atau APBN yg masuk ke daerah kekuasaan #KDH, harus ada upeti utk Raja2 itu. Jika tdk, ya ga jalan.

31. Tentu saja semua upeti2 tadi masuk kategori gratifikasi atau suap yg langgar hukum. Tp seperti kata KPK, buktikan suap itu sulit #KDH

32. Kecuali para #KDH itu mmg goblok yg terima suap pake transfer bank dan simpan uang haramnya di bank lokal. Itu namanya tolol bin bego.

33. Sumber uang haram para #KDH lainnya adalah jualan jabatan straegis di prov/kab/kotanya. Jabtan2 seperti sesda, kadis PU, kadiskes.

34. Kadispenda, bawasda, direksi BUMD (termasuk BPD), camat2, dll..semua bisa ditentukan tarifnya. Ratusan juta higga belasan milyar #KDH

35. Setelah beli jabatan, pejabat2 itu juga harus tau diri utk setor rutin ke #KDH. Harus bagi2 uang haram yg didapat pejabat2 basah itu.

36. Direksi BPD misalnya, bisa atur kickback bunga jasa giro dari uang pemprov/pemkab/kot yg disimpan di BPD. Anggap saja ada 1 trilun #KDH

37. Kickback jasa giro bisa 2-3 % per tahun atau 20-30 M utk #KDH. Jika provinsi kaya yg dana APBD nya belasan/ puluhan T yg ngendap di BPD.

38. Silahkan itung sendiri berapa kickback jasa giro yg harus disetor ke #KDH. Itu sebabnya byk daerah yg suka ulur2 proyek diakhir tahun.

39. Semakin lama diendap di BPD dan BPD bisa simpan di SBI, maka kick back ke #KDH bisa makin besar. Ga peduli soal penyerapan anggaran dst.

40. Bgmn dgn pemeriksaan dan pengawsan dari BPK, BPKP atau apa kek namanya itu? Gampang..suap saja. Pengaruh suap adalah nyata ! #KDH

41. Sepanjang #KDH mainnya ga terlalu kasar & hantam kromo prosedur, semua dijamin aman. Yg penting TST& distrubusi hasil korupsi yg merata.

42. #KDH juga harus "perhatikan" kesejahteraan semua pihak yg terkait : DPRD, kajati/kajari, kapolda/kapolres, pangdam/danrem/dandim dst.

43. Yg jg harus "diperhatikan" adalah teman2 pers, LSM, aktivis2 dll..bagian mrka ga usah banyak2. Cukup sekedar uang tutup mulut aja #KDH

44. #KDH yg "cerdas" pasti tau "indahnya berbagi", ga boleh pelit. Anggap saja zakat atau sedekah. Yg penting semua senang, dijamin KDH aman.

45. Saking nikmatnya jd #KDH ini, banyak yg stlh 2 periode mau jg ajukan istri, adik, anak, istri muda dst..utk teruskan tahta kerajaannya.

46. Tujuannya hny 2 : bs terus menikmati kekuasaan & korupsi dan jangan sampai korupsi2nya yg dilakukan selama periode dia terbongkar #KDH

47. Bahkan ada yg lebih "gila" dan serakah..sdh jadi walikota 2 periode, dia mau turun jd wakil walikota, seperti BDH yg di surabaya #KDH

48. Jika ada #KDH yg ngotot seperti itu pasti ada bau busuk yg disembunyikannya. Apalagi kota besar seperti jakarta dan surabaya.

49. Foke si Gub Jakarta atau Bambang DH yg dulu walikota surabaya diduga bermain gila2an dgn developer2. Mulai terkait pembebasan lahan.

50. Sampai manipulasi kewajiban developer utk penyediaan fasos dan fasum. Utk DKI saja, manipulasi fasos/fasum ini diduga sekitar 80 triliun.

51. Kewajiban Fasos/fasum itu adlh kewajiban developer2 utk sediakan fasilitas seprti : sarana ibadah, parkir, olahraga, taman rekreasi dll.

52. Drpd developer bangun fasos/fasum yg tak produktif, mrka main mata dgn #KDH dan sulap lahan fasos/fasum itu jd property berharga tinggi.

54. Kewajiban fasos/fasum yg semula jd cost developer, dirobah jadi "profit". #KDH tentu dpt suap besar utk tutup mata tutup telinga #KDH.

55. Intinya, para #KDH itu tidak peduli kepentingan rakyat, lingkungan alam, dst, dsb, pokoknya asal jelas suap atau bagi hasilnya, mainkan!.

56. Tak heran jika sarana2 sosial di jakarta, lahan parkir gedung dsj, trotoar dsj, sarana olah raga, taman2 dst..habis disikat sama Foke.

57. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yg tak benar, ketidaknyaman rakyat dst..ga jd masalah sama Foke atau #KDH2. Pokoknya uang.

58. Contoh lainnya yg jadi uang haram #KDH seperti Gub DKI Foke adalah jual2 ribuan titik reklame. 1 titik startegis saja harganya milyaran.

59. Belum lagi izin2 IMB, peruntukan lokasi dst yg bisa dijual oleh #KDH. Aturan bisa dibelokan sepanjang ada uang suap ke Gub/Bup/walkot.

60. So, jadi #KDH itu luar biasa berkuasa. Ga punya atasan. Presiden, menteri, gub itu bukan atasan bupati/walikota. Jadi Raja Sejati.

61. Meski begitu, tetap saja #KDH itu manusia..tamak, kurang puas, tdk hati2 menjadi sebab mereka tergelincir dan bisa tertangkap.

62. Seorg teman yg bupati di jawa timur cukup pintar. Dia pernah hubungi teman saya yg direktur DBS spore utk kelola uang haramnya 800 M.

63. Teman saya itu jg pny banyak klien pejabat2 tunggi indonesia termasuk anggota DPR yg bingung amankan uang haramnya yg ratusan M- triliunan.

64. Teman itu pernah berkelakar : "semakin keras KPK&UUPE di RI, maka semakin kaya singapore.." hehe..itulah realitas korupsi di negeri ini.

65. Cukup sekian saja kultwit ttg Kenapa KDH bisa kaya raya. Terima kasih sdh menyimak. Mari berantas korupsi ! Sekian.


#Penggiat Anti korupsi di Republik Twitter Indonesia

DAVINA NEWS

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Tentang DaVinaNews.com

Davinanews.com Diterbitkan oleh Da Vina Group Davinanews.com adalah situs berita dan opini yang memiliki keunggulan pada kecepatan, ketepatan, kelengkapan, pemilihan isu yang tepat, dan penyajian yang memperhatikan hukum positif dan asas kepatutan Davinanews.com memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk berinteraksi. Pada setiap berita, pembaca bisa langsung memberikan tanggapan. Kami juga menyediakan topik-topik aktual bagi Anda untuk saling bertukar pandangan. Davinanews.com menerima opini pembaca dengan panjang maksimal 5.000 karakter. Lengkapi dengan foto dan profil singkat (beserta link blog pribadi Anda). Silakan kirim ke email: news.davina@gmail.com.