"APBN seperti ini bisa dianggap tidak sehat, karena terlalu banyak uang negara untuk kepentingan belanja birokrat. Mending digunakan untuk menambal subsidi BBM."

Pemerintah didesak untuk merevisi rencana pembelanjaan keuangan di 2012  agar menghemat anggaran demi menghentikan rencana kenaikan harga BBM.

Uchok Sky Khadafi, dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  (Fitra), menjelaskan, dalam nota keuangan APBN 2012, pemerintah pusat mengajukan proposal sebesar Rp1.418 triliun.
 
 Angaran yang besar itu ternyata banyak dialokasikan untuk belanja rutin pemerintah pusat sebesar Rp724 trilliun, dari Rp625 triliun pada tahun sebelumnya.

Alokasi belanja itu seperti untuk pemeliharaan, membayar gaji PNS,  tunjangan profesi guru, pembayaran bunga utang dan pokok, dan biaya perjalanan dinas, dan DAU.

"APBN seperti ini bisa dianggap tidak sehat, karena terlalu banyak uang negara untuk kepentingan belanja birokrat. Mending digunakan untuk menambal subsidi BBM," kata Uchok di Jakarta,  hari ini.

Sebagai contoh, belanja untuk gaji pegawai pemerintah pusat pada 2011 sebesar Rp182 Triliun, dan untuk 2012 sebesar Rp215 Triliun. 

Ini masih di luar biaya perjalanan dinas mereka yang nilainya hingga hampir mencapai Rp25 trilliun pada 2012.

Anggaran negara masih dialokasikan untuk gaji pegawai Pemda sebesar Rp225 Triliun pada 2011 dan di 2012 menjadi sebesar Rp 269 Triliun.

"Lalu mana pelaksanaan rencana pemerintah melakukan moratorium atau penghentian penerimaan pegawai? Tak jelas semuanya," kata Ucok.

Rencana pemerintah semakin aneh bila merujuk anggaran modal pemerintah pusat sebagai instrumen pembangunan yang hanya sebesar Rp168 triliun pada 2012.

Jumlahnya sangat kecil dibandingkan alokasi anggaran birokrasi seperti dijelaskan sebelumnya.

"Bisa diilustrasikan seperti mau membangun sebuah rumah, belanja untuk gaji tukang sangat besar sekali jika dibandingkan dengan belanja program atau belanja pembangunan rumahnya. Itu sebabnya pembangunan tak bisa  memperbaiki nasib rakyat," kata Ucok.

Bagi Fitra, sudah seharusnya DPR memberikan peringan kepada pemerintah mengenai hal itu dan mendesak agar program pro-rakyat seperti anggaran kesehatan dan subsidi lebih dipertahankan.

"Proposal anggaran perubahan tahun 2012 dari pemerintah lebih baik  ditolak oleh DPR oleh kerena terlalu besar untuk  belanja rutinnya maupun gaji pegawainya," kata Uchok.