Dalam mengurai kemacetan tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat.

Tidak ada solusi instan mengatasi kemacetan di Jakarta. Itulah sepenggal ucapan dari Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo saat ditanya mengenai penanganan macet di Jakarta.

Dalam pidatonya dihadapan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Fauzi menyindir salah satu janji kandidat calon gubernur yang ingin menuntaskan masalah macet ibu kota dalam tiga tahun. 

"DTKJ itu fungsinya ikut mensosialisasikan masalah transportasi ke masyarakat. Termasuk disampaikan ke orang-orang yang mau atasi macet dalam waktu tiga tahun. Tolong berikan penjelasan kepada mereka yang berpikiran sempit," kata Fauzi saat mengukuhkan anggota DTKJ periode 2012-2013, di Balaikota DKI Jakarta, hari ini.

Calon gubernur dari Partai Golkar Alex Noerdin berjanji di depan sejumlah kader Golkar di  Gedung DPD DKI Jakarta, Gongdangdia, Jakarta Pusat, Rabu (7/3), bahwa dirinya akan dapat mengatasi banjir dan macet di Jakarta selama tiga tahun masa  awal jabatannya apabila terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Fauzi yang disapa Foke mengatakan sejak 2008 Pemprov DKI menggandeng unsur dari masyarakat untuk membantu menangani hal ini, salah satunya adalah DTKJ. Namun tetap dalam mengurai kemacetan tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat.

"DTKJ  mampu merumuskan kebijakan atau memberikan masukan, serta rekomendasi yang bisa dituangkan Pemprov DKI dalam bentuk kebijakan yang konkrit," kata dia.

Foke menegaskan rekomendasi yang diberikan oleh DTKJ harus konkrit. Diharapkan mampu mencari terobosan yang dapat mendorong pemerintah pusat agar bisa lebih cepat menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ERP (Electronic Road Pricing). 

"Konkritnya seperti apa, itu kan kita harus cari jalan untuk bisa meyakinkan. Karena kalau rumusan rekomendasi tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa dilaksanakan, tidak ada manfaatnya," tegasnya.

Salah satu pengurus DTKJ yang baru saja dilantik, Iskandar Abubakar menuturkan, DTKJ terus mencari terobosan supaya pemerintah pusat bisa lebih cepat untuk menerbitkan aturan yang berhubungan dengan trasnportasi di Jakarta. 

"Seperti pembatasan usia kendaraan bermotor dan ERP," katanya.