Tampilkan postingan dengan label Megapolitan. Tampilkan semua postingan

Ini Rahasia Sukses Veronica Colondam Membangun YCAB, Menciptakan Dampak ...

Gubernur Anies Baswedan Resmikan Wahana Permainan Baru Kereta Misteri di...

Pemenang Lomba Desain Poster “How Fintech Change My Life” - PART 9

Bincang Seru Soal Infrastruktur dan Ruang Ketiga Jakarta - PART 6

Hasil Jepretan Dua Fotografer ini Mampu Membuat Harum Nama Jakarta di Ma...

Keadilan Buat Pejalan Kaki dan Pesepeda - PART 4

Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017 2022 - PART 3

FOTOGRAFER Anies Baswedan Hingga PEJABAT Dinas Bina Marga Pemprov DKI Ja...

Amir Hamzah: Jangan Pak Gubernur Terlalu Memberikan Banyak Tugas Kepada ...

Nurmahmudi: Saya Merasa Ga Enak Ondel ondel Dipake Anak Dibawah Umur Put...

Tim TGUPP: Saya ini Barang Sitaan

Anggota DPRD: Refleksi Kesejahteraan DKI Jakarta Dua Tahun Kepemimpinan ...

Arsitek ITB: Pemprov DKI Jakarta Masih Kurang PROGRESIF dan RADIKAL

Prijanto : Saya Tidak Bisa Bekerja Dengan Orang Yang Suka Melanggar Aturan

Prijanto | Sorotnews
Pucuk kepimpinan itu kan ada di pimpinan, tetapi kalau pimpinan itu semau-maunya itu saya katakan, namanya raja lalim.

Ada dua alasan  wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mundur dari jabatannya. Pertama, dari sisi psikologis, dirinya merasa tidak dianggap lagi oleh Gubernur, Fauzi Wibowo (Foke).

"Bagaimana mungkin, dalam suatu acara resmi saya tidak diberi kesempatan untuk melakukan kata sambutan. Lalu, saat saya hadir dalam suatu acara tetapi yang memberi sambutan ternyata pejabat dinas,"ujar Prijanto saat menjadi pembicara dalam diskusi Mahkamah Intelektual yang bertema Menguji Kejujuran dan Kebenaran Buku Mengapa Saya Mundur yang di gelar di Pullham Hotel, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Yang kedua, Prijanto juga berpendapat dirinya tidak bisa bekerjasama dengan orang yang melanggar aturan dalam membuat kebijakannya. Contohnya, seperti mengangkat direksi PDAM di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) DKI Jakarta.  Dalam Peraturan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Peraturan Menkeu (Menteri Keuangan) yang mengatur khusus untuk PDAM, bahwa direksi PDAM minimal 50 tahun dan pernah berpengalaman di perusahaan 5 tahun.

"Tetapi kenyataannya, yang diangkat adalah pensiunan kepala dinas, kalau pensiunan kepala dinas pasti sudah 50 tahun lebih. Dan Dinas bukanlah perusahaan," tambah Purnawirawan ini.

Selain itu, Foke juga pernah berbuat semena-mena terhadap Direktur Operasional PD Pasar Jaya."Saat itu, saya mendapat laporan dari luar, pak itu direktur operasional pasar jaya diganti, saya jawab enggak, saya gak paraf. 

Itu sudah ada keputusan Gubernurnya. Wah berarti saya dilewati ini. Lalu saya chek, ke Dirut (Direktur Utama) Pasar Jaya kenapa direktur operasional diganti. Apakah dia korupsi, tidak bisa kerja apa main perempuan. Enggak pak dia bagus jawab, dirut pasar jaya klo gak ada dia Pasar Jaya itu gak jalan. Lalu kenapa diganti itu kan kewenangan gubernur," imbuhnya.

Karena itulah, Prijanto menilai bahwa Foke bisa dikatakan raja lalim. Sebab, PNS saja dua tahun sebelum pensiun sudah diberitahu. Tetapi direktur Operasional Pasar Jaya  dicopot tanpa ada ujung pangkalnya.

"Pucuk kepimpinan itu kan ada di pemipinan, tetapi kalau pimpinan itu semau-maunya itu saya katakan, namanya raja lalim," katanya.






Editor: Yudi Dwi Ardian
Sumber: Sorotnews

Siap Dibina



Ilustrasi
Ilustrasi (sumber: Suara Pembaruan)
Setiap geng motor memiliki struktur organisasi dari ketua dan lain-lain untuk memudahkan koordinasi dengan polisi.  

Sangat membahayakan jika hobi tidak tersalur secara benar. Misalnya warga  yang cepat naik emosi dan gampang menampar atau memukul pihak lain itu sangat membahayakan warga lain. 

Mereka yang suka melakukan kekerasan seperti itu mesti diajak bicara untuk diarahkan pada hal-hal yang bermuatan olahraga serta mendatangkan uang. Yang suka berkelahi perlu dididik  menjadi petinju profesional. Memutar haluan dari aksi negatif ke positif. Kadangkala perilaku ini terjadi karena kekurangan ruang mewujudkan ekspresi.

Begitu juga aksi geng motor. Dalam sepekan ini, aksi kelompok bermotor semakin merajalela dan sudah kriminal. Sangat miris membaca aksi brutal kelompok bermotor yang menyebabkan Anggi Darmawan (22) tewas setelah ditusuk di Jalan Pramuka, Jakarta kemarin. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Rikwanto menyatakan Anggi merupakan korban rentetan  dari Seven Eleven (Salemba Raya, Senen). Sekitar pukul 03.00, kelompok bermotor melakukan pengeroyokan sepanjang Jalan Pramuka. Anggi Darmawan dan Hendi Haryanto mengalami luka senjata tajam, dua motor dibakar dan tiga motor lainnya dirusak.

Pengeroyokan juga terjadi di Jalan RE Martadinata yang melibatkan 200 pengendara sepeda motor membawa parang, kayu, dan lainnya datang dari arah Kemayoran ke RE Martadinata Permai. Lagi-lagi di sini ada tiga menjadi korban yang luka tusuk atau luka robek karena dipukul. 

Tidak hanya warga sipil yang disasar sebagai korban kekerasan kelompok bermotor, dua anggota TNI yakni Prada Akbar Fidi Aldian anggota Yonif Linud 503 Kostrad dan Klasi Sugeng ditembak oleh orang yang tak dikenal dari mobil Yaris. Paling kurang, belasan warga menjadi sasaran kelompok bermotor. Sesuatu hal yang mengkhwatirkan.

Kekerasan geng motor sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Ini bukan lagi kenakalan remaja atau pemuda yang mencari identitas diri. Sebagaimana diketahui, balapan liar yang dilakukan oleh berbagai geng motor pada malam hari ada unsur judi. Ada segepok uang yang berputar dalam roda-roda gila itu. Memacu sepeda motor bukan sekedar memompa adrenalin. 

Pembalap liar ini mengejar taruhan sambil berjudi dengan nyawa alias keselamatan. Nama saja balapan liar yang melupakan keselamatan yang membawa sepeda motor serta warga  yang menyaksikan aksi kebut-kebutan.

Karena itu, tindakan Rikwanto mengadakan penjagaan dan patroli bersama untuk memburu pelaku mesti dilaksanakan secara berkesinambungan. Segudang perangkat hukum sudah disiagakan untuk mereka dengan jeratan Pasal 170 atau Pasal 351  terkait perusakan, penganiayaan, pencurian dan lainnya dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun bui 

Apakah dengan memburu geng motor yang bermasalah serta mengirim ke penjara, maka persoalan berakhir? Untuk sementara berhenti aksi balapan liar atau kekerasan terhadap geng motor lain.  Karena itu, kita meminta polisi untuk melakukan pembinaan kepada geng motor serta penerapan hukum. 

Balapan liar yang dilakukan saban malam bisa dipindahkan ke jalur resmi baik untuk latihan maupun adu kecepatan.  Dengan demikian kebut-kebutan tidak mengganggu kenyaman warga yang beristirahat pada malam hari, tidak membahayakan pengguna jalans serta keselamatan nyawa yang bersangkutan. 

Kita sadar bahwa lebih banyak penduduk dunia yang menemui ajal di jalan raya daripada yang gugur berdarah-darah di medan pertempuran.  

Setiap geng motor memiliki struktur organisasi dari ketua dan lain-lain untuk memudahkan koordinasi dengan polisi.  Sekali lagi, kelompok motor harus dibina, bukan dibinasakan. 

Berfikir di luar kotak ala Jokowi


Jakarta – Berpikir di luar kotak, out of the box, sering kali diperlukan untuk mengatasi berbagai kebuntuan persoalan.
“Kita tidak ingin memulai perbaikan dengan kekeliruan. Kita ingin masuk ke kampung-kampung saja bertemu masyarakat dan bagi gambar “dikit-dikit”.” jelas Jokowi
Cara-cara itu pula yang tampaknya akan ditawarkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan nama Ahok.
Hal itu pula yang disampaikan Jokowi-Ahok ketika berkunjung ke Redaksi Kompas, Jumat (30/3/2012). “Kita pengin keluar dari pakem,” ujar Jokowi.
Dalam perbincangan dengan Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun, Jokowi memang menyampaikan berbagai hal yang di luar kebiasaan itu.
Soal iklan berkampanye, misalnya. Kalau umumnya calon jorjoran memasang iklan, poster, baliho, billboard,dia justru akan membatasinya karena hal itu akan mengotori pemandangan kota.
“Kita tidak ingin memulai perbaikan dengan kekeliruan. Kita ingin masuk ke kampung-kampung saja bertemu masyarakat dan bagi gambar dikit-dikit,” tutur Jokowi sambil tersenyum.
Kemeja kotak-kotak warna cerah yang selalu mereka kenakan, menurut Jokowi, adalah juga di luar kebiasaan.
Kalau kebanyakan calon, saat berkampanye, membagi-bagi kaus, Jokowi-Ahok justru merencanakan memperbanyak seragam mereka dan kemudian dipasarkan. Tujuannya, selain untuk menggalang dana kampanye dari masyarakat, sekaligus memberdayakan pengusaha kecil.
“Saya memilih Pak Ahok, juga keputusan berani,” kata Jokowi yang bercita-cita membangun semangat keindonesiaan.
Ahok juga merencanakan akan membedah secara rinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di DKI dan menyampaikannya secara transparan ke publik.

Kabar Politik

Sistem di Tangan Rakyat, Solo Aman Jika Ditinggal



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Bambang Tjahya Purnama saat mendaftarkan diri ke KPUD DKI. FOTO : Joanito De Saojoao/SUARA PEMBARUAN
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Bambang Tjahya Purnama saat mendaftarkan diri ke KPUD DKI. FOTO : Joanito De Saojoao/SUARA PEMBARUAN
Maju di Jakarta bentuk kepatuhan pada partai

Bakal calon  gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menegaskan bahwa jika dirinya  terpilih, Solo tidak akan dirugikan karena sistem di kota tersebut sudah  berjalan. 

"Solo itu  sistemnya sudah berjalan, yang pegang sistemnya ya rakyat," ujar walikota Solo yang akrab disapa Jokowi itu dalam kunjungannya ke  Beritasatu Media Holding, Jumat.

Jokowi mengatakan kunci dari keberhasilah sebuah pemerintahan adalah membangun sistem yang bisa dilanjutkan kepala daerah selanjutnya dan bukan mengandalkan anggaran.

Ia mencontohkan  perubahan sistem pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Solo yang hanya memakan waktu delapan jam dan bebas pungli. Menurutnya hal itu tinggal diteruskan oleh walikota selanjutnya.

"Kuncinya ya jangan di anggaran karena anggaran itu bisa diubah, sistem itu harus dipegang rakyat, kalau sistem sudah dipegang rakyat tetapi dana tidak dikasih ya bisa geger," ujarnya.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam bursa calon gubernur Jakarta adalah bentuk kepatuhannya kepada partai yang menaunginya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Saya ini ditugaskan, kalau saya diberi pilihan Solo atau Jakarta lain soal, tentu saya pilih yang lebih mudah, tetapi hal ini sudah diputuskan dan  ditugaskan," pungkas Jokowi.

Bukan Solusi Tol Dalam Kota dan Jalan Layang di Jakarta



Ilustrasi jalan layang non tol di Jakartaa
Ilustrasi jalan layang non tol di Jakartaa (sumber: Antara)
Jalan tol dalam kota menyebabkan kemacetan di titik tertentu dan jalan layang menyebabkan semakin banyak mobil memasuki perkotaan.

Calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo mengatakan pembangunan tol dalam kota dan jalan layang  bukan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Jalan tol dan jalan layang itu keliru karena itu memberi fasilitas bagi mobil dalam kota," ujar wali kota Solo yang akrab disapa Jokowi itu dalam kunjungannya ke Beritasatu Media Holding, hari ini.

Jokowi mengatakan jalan tol dalam kota menyebabkan kemacetan di titik-titik tertentu sementara pembangunan jalan layang hanya membuat semakin banyak mobil memasuki daerah perkotaan.

"Kuncinya adalah transportasi masal, prinsipnya adalah move people not car, yang sekarang terjadi ini terbalik, yang bergerak itu mobilnya, bukan orangnya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan harus ada koordinasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah kota satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan membentuk land transportation authority untuk mengkoordinasikan penggunaan monorel dan kereta api untuk menghubungkan kota-kota tersebut.

Jokowi menambahkan bahwa penggunaan trem yang berbahan bakar gas untuk menggunakan busway akan membantu mengurangi kemacetan. Menurut Jokowi trem sebenarnya sama saja seperti bus tetapi bisa digandeng menjadi dua atau tiga rangkaian sehingga makin banyak penumpang terangkut.

Lebih kanjut ia mengatakan kunci untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah melengkapi pembangunan infrastruktur dengan perbaikan kebijakan dan pengaturan secara mikro.

"Jam berapa anak sekolah masuk, jam berapa aktivitas kantor dimulai dan jam berapa mall harus buka, itu semua harus kita atur," ujarnya,

Menurutnya semua langkah tersebut kemungkinan tidak serta merta menjawab 100 persen masalah kemacetan yang ada di Jakarta, namun setidaknya bisa sangat mengurangi masalah yang membuat penduduk Jakarta frustrasi setiap harinya.

"Jakarta itu masalahnya sudah darurat maka penyelesaianya pun harus ekstrem, dengan manajemen darurat juga," tandasnya.
 

Pagi Ini, Ribuan Buruh Bekasi Bergerak Menuju DPR



Ribuan buruh berjalan kakai menuju Gedung DPR/MPR, Jakarta, Menolak kenaikan harga BBM. FOTO: ADEK BERRY/AFP
Ribuan buruh berjalan kakai menuju Gedung DPR/MPR, Jakarta, Menolak kenaikan harga BBM. FOTO: ADEK BERRY/AFP
FSBKB memiliki misi menyerahkan hasil pengumpulan dukungan dewan setempat untuk menolak kenaikan BBM

Pagi ini, ribuan buruh yang berasal dari berbagai aliansi di Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bertolak menuju Gedung DPR RI Jakarta guna menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Kami kumpul di simpang pintu tol Bekasi Barat Jakarta-Cikampek, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke DPR semua," kata Koordinator Aksi Forum Solidaritas Buruh Kota Bekasi Masrul Zambak di sela persiapan aksi mereka di Bekasi, seperti dikutip Antara pagi ini.

Menurut Masrul yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Bekasi itu, aksi tersebut akan diikuti oleh Aliansi Buruh Bekasi Bergerak (BBB) dan Aliansi Sekretariat Bersama (Sekber) berasal dari Kabupaten Bekasi.

"Seluruh massa yang sebelumnya difokuskan untuk menutup akses tol akan kita ajak menuju Jakarta. Kita pantau dulu keputusan pemerintah terhadap BBM akan seperti apa. Jika harga BBM tetap dinaikan, tidak menutup kemungkinan tol kita tutup dari arah Jakarta," katanya.

Menurut dia, FSBKB memiliki misi menyerahkan hasil pengumpulan dukungan dewan setempat untuk menolak kenaikan BBM.

"Kita ingin buktikan bahwa buruh bisa berjuang tidak hanya untuk masalah upah, tapi juga BBM yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas," ujarnya.

Menurut dia, dukungan dewan dari setiap daerah bisa menentukan langkah final pemerintah untuk menaikkan harga BBM per 1 April 2012 karena dewan di daerah adalah perwakilan langsung masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Koordinator Aliansi Sekber Kabupaten Bekasi Nining Elitas mengaku, menggerakkan ribuan buruh berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek menuju Jakarta.

"Mereka berasal dari berbagai serikat pekerja seperti KSPSI, Kasbi, dan lainnya. Kita berkumpul di Taman Ria dan bergerak menuju DPR RI," katanya.

Mewaspadai Bentrok Lanjutan Demonstran VS Polisi



Pengunjuk rasa dan aparat kepolisian terlibat bentrok di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. FOTO : ADEK BERRY/AFP
Pengunjuk rasa dan aparat kepolisian terlibat bentrok di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. FOTO : ADEK BERRY/AFP
Aparat Polda akan menjaga jalannya aksi dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sedangkan TNI akan menjaga objek vital, seperti bandara, pelabuhan, Istana Kepresidenan, DPR/MPR serta Depo Pertamina.

Jumat (30/3), akan menjadi sejarah baru bagi pergerakan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, jutaan rakyat di seluruh Tanah Air akan turun serentak ke jalanan guna menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang usulannya masih terkatung-katung hingga kini.

Khusus di ibu kota, aksi penolakan BBM dipastikan akan dihadiri puluhan ribu massa. Terbagi atas kaum buruh, dan mahasiswa. Mereka akan berunjuk rasa di Istana Kepresidenan, gedung DPR RI, dan juga sejumlah lokasi langganan demo seperti Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Khawatir, itulah yang kini tengah dirasakan rakyat. Apalagi, desas-desus beredar jika DPR bakal tega menghiraukan suara rakyat dan memilih untuk mengesahkan kenaikan harga BBM. 

Namun demikian, rakyat harus tetap mampu menjaga asa. Meski harapan yang secuil itu tengah 'diperdagangkan' oleh para anggota dewan lewat lobi-lobi antarfraksi.

Yang jelas, apapun hasilnya nanti, kekuatan rakyat telah terbentuk. Mereka siap berjuang dan telah terbukti nekat untuk memeroleh kelayakan hidup yang diidam-idamkan.

Lihat saja bentrokan di Gambir, Makassar, dan DPR. Rakyat rela babak belur dipentung dan dibogem hanya untuk mendapatkan keadilan dan kehidupan layak.

Polisi Ketar Ketir

Di sisi lain, polisi juga terus bersiap diri. Mereka, terus bersiaga untuk mengawal aksi demonstrasi besar-besaran tersebut. Bahkan untuk memperkuat barisan, polisi tak segan mengajak ratusan personel TNI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan 22 ribu personel, termasuk 800 anggota TNI. Kedua personel dari dua instansi berbeda itu akan bahu-membahu mengawal aksi dan menjaga obyek vital.

"Aparat Polda akan menjaga jalannya aksi dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sedangkan TNI akan menjaga objek vital, seperti bandara, pelabuhan, Istana Kepresidenan, DPR/MPR serta Depo Pertamina," ujar Rikwanto.

Tapi, apapun yang terjadi, semoga aksi penolakan BBM dapat berjalan damai. Baik polisi dan demonstran jangan sampai terpancing untuk berbuat anarkis. 

Polisi diharapkan tidak represif untuk menghentikan aksi demonstran. Sebaliknya, para demonstran juga jangan sampai melumpuhkan kepentingan lain akibat unjuk rasa yang dibuatnya.

Tentang DaVinaNews.com

Davinanews.com Diterbitkan oleh Da Vina Group Davinanews.com adalah situs berita dan opini yang memiliki keunggulan pada kecepatan, ketepatan, kelengkapan, pemilihan isu yang tepat, dan penyajian yang memperhatikan hukum positif dan asas kepatutan Davinanews.com memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk berinteraksi. Pada setiap berita, pembaca bisa langsung memberikan tanggapan. Kami juga menyediakan topik-topik aktual bagi Anda untuk saling bertukar pandangan. Davinanews.com menerima opini pembaca dengan panjang maksimal 5.000 karakter. Lengkapi dengan foto dan profil singkat (beserta link blog pribadi Anda). Silakan kirim ke email: news.davina@gmail.com.