"Data kami ini valid. Ada sesuatu yang ditutupi pemerintah. ICW tidak mendadak mengeluarkan data-data ini tapi hasil verifikasi lalu menghitungnya kembali." 

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit hasil perumusan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Perubahan 2012  yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

ICW menduga ada potensi mark-up atau pengelembungan dalam penghitungan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau harga BBM naik ataupun tidak naik kami akan sampaikan ke KPK bahwa ada potensi korupsi. Dan meminta kepada BPK melakukan audit tatacara mekanisme penghitungan subsidi BBM," kata Koordinator Program  Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, saat menemui Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

ICW meyakini data potensi mark up dalam perhitungan subsidi BBM versi Pemerintah sangat valid.

"Data kami ini valid. Ada sesuatu yang ditutupi pemerintah. ICW tidak mendadak mengeluarkan data-data ini tapi hasil verifikasi lalu menghitungnya kembali. Kami berharap data-data ini belum terlambat," kata Ilyas.

Data Pemerintah Tertutup
Berdasarkan data yang dimiliki ICW dan pengakuan fraksi PDI Perjuangan, pemerintah memang tidak pernah secara terang-terangan membuka data dan tata cara perhitungan subsidi BBM.

Pemerintah hanya mengeluarkan data bahwa apabila harga BBM tidak dinaikkan, dengan asumsi harga minyak mentah (ICP) USD105/bbl dan volume 40 juta kiloloter BBM serta 3,61 juta metrik ton LPG, maka  subsidi mencapai Rp178 trilliun.

Bila harga BBM dinaikkan Rp1.500 perliter, maka subsidi hanya Rp133,118 trilliun.

Sementara berdasarkan hitungan ICW, dan kemudian diamini oleh PDI  Perjuangan, apabila harga BBM tak dinaikkan, total beban subsidi hanyalah Rp148,034 trilliun.

Kalau harga BBM dinaikkan, maka total beban subsidi hanyalah Rp 68,104 trilliun.

Perbedaan hitungan itu, menurut Firdaus menunjukkan indikasi mark up mencapai sekitar Rp 30 triliun dan Rp 65 trilliun.

"Kenapa ada hasil perhitungannya bisa berbeda. Ini persoalan pada tidak transparan penghitungan," kata Firdaus.

Sementara itu, Koordinator ICW, Danang Widoyoko, menegaskan kedatangan ke Fraksi PDI  Perjuangan ini untuk memberikan tambahan informasi perhitungan minyak  mentah Indonesia tidak hanya di hulu tapi juga di hilir.

"Kalau Menteri ESDM atau Wamen menantang data kami ini, dan menyebut data ini salah, kami siap bertemu," kata Danang.

Ismayatun, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Komisi VII, dalam pertemuan itu menyebut data ICW ibarat tambahan energi dan peluru.

"Kami merasa benar yang kami perjuangan dalam hitungan ICW hampir sependapat. Pemerintah disisi menutupi kebohongan sekaligus untuk menutupi suatu keperluan," kata Ismayatun.

Imiyatun juga menyebut penentuan ICP dari hulu ke hilir terdapat ketidakpastian, dan itulah yang menjadi alasan pemerintah mengkambinghitamkan fluktuasi harga minyak.