"Tidak ada sedikit pun itikad, niat apalagi sampai dalam bentuk tindakan pemerintah seperti yang disebutkan tadi (menyuap)."

Istana membantah isu penyuapan rektor sejumlah universitas di beberapa daerah untuk meredam aksi demonstrasi mahasiswa yang semakin meluas terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, membantah keras isu yang awalnya beredar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut.

”Kami menegaskan, isu atau rumor yang menyebutkan seperti yang dikatakan tadi sama sekali tidak benar. Tidak ada sedikit pun itikad, niat apalagi sampai dalam bentuk tindakan pemerintah seperti yang disebutkan tadi (menyuap)," kata Julian, kepada beritasatu.com di Kantor Presiden, hari ini.

Julian mengakui pemerintah memang melakukan sosialiasi rencana menaikkan harga BBM kepada pihak akademik seperti rektor, namun menurutnya itu hanya sosialisasi biasa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah tidak khawatir dengan semakin berkembangnya rencana demonstrasi oleh masyarakat dan mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM.

Karena itu, sosialisasi diperkuat untuk mentransfer alasan pemerintah terkait dengan rencana kenaikan BBM. 

Ganggu Kredibilitas
Isu suap seperti yang beredar, menurut Julian, bisa mengganggu kredibilitas pemerintah dan juga lembaga pendidikan tinggi.

”Secara tidak langsung menyepelekan dan melecehkan mereka yang disebut menerima suap. Padahal mereka pimpinan institusi atau lembaga aktivitas mahasiswa,” katanya.

Julian menambahkan, isu-isu yang menyerang pemerintah seperti isu suap ini dilakukan oleh sekelompok oknum tidak bertanggung jawab yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebijakan BBM..

”Kami percaya ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang yang sama sekali tdak mempunyai kepedulian terhadap apa yang sedang dihadapi pemerintah dan masyarakat indonesia saat ini. Mungkin ada vested interest di dalam apa yang mereka lakukan,” ujarnya.

Julian juga membantah tentang keikutsertaan sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ikut rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kenegaraan ke Cina 22 Maret mendatang.

Julian menyebut sudah melihat daftar rombongan yang ikut dan tidak ada anggota BEM yang diikutsertakan. 

"Tapi bahwa kemungkinan mereka diundang oleh institusi lain, mungkin saja. Karena aktivitas kepemudaan atau kemahasiswaan, tapi yang pasti bukan dari pemerintah,” tutur Julian.

Seperti diberitakan, ada rumor di DPR, terdapat pertemuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara seorang menteri dan sejumlah rektor perguruan tinggi. 

Pertemuan itu membahas upaya meredam demonstrasi oleh mahasiswa yang menentang kenaikan BBM.

Menurut sumber Beritasatu.com, usai pertemuan sang menteri menawarkan 60 paket travel keluarga untuk berlibur senilai masing-masing Rp300 juta.