Kenaikan harga BBM bersifat langsung dan pukul rata atau menyeluruh.

Walau partainya mendukung proposal pemerintah menaikkan harga BBM, ekonom yang juga Wakil Ketum PAN Dradjad Wibowo tidak bisa melawan suara hati nuraninya menolak proposal itu. 

Secara pribadi, Dradjad menilai, penolakan banyak anggota masyarakat terhadap kenaikan harga BBM dapat dipahami. Sebab, itu tidak lepas dari kenaikan harga tersebut yang bersifat langsung (direct) dan pukul rata atau menyeluruh (blanket).

"Disebut langsung karena yang dinaikkan adalah harga barang itu sendiri, dalam hal ini harga BBM. Disebut "pukul rata" atau "menyeluruh" karena, tidak peduli kaya atau miskin, masyarakat harus membayar kenaikan harga dalam besaran yang sama," kata Dradjad di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, argumen yang sering dikemukakan pejabat pemerintah dan yang pro-kenaikan BBM adalah 70 persen dari nilai subsidi BBM dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, yaitu kalangan menengah atas.

"Kalau benar seperti itu, seharusnya pemerintah mencabut saja subsidi BBM dari kaum menengah atas dan jangan membabat kaum miskin juga," ujarnya. 

Besarnya jumlah penduduk miskin Indonesia, Drajad mengingatkan, tidak lepas dari kebijakan harga yang tidak berpihak kepada orang miskin. Dan kenaikan harga BBM, sambung dia, akan menciptakan ketidakadilan yang baru. 

"Karena, orang miskin harus menanggung beban yang setara dengan orang kaya untuk setiap liter BBM yang dikonsumsi," tambahnya.

Dia mengatakan, ketidakadilan itu tidak bisa dikompensasi dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang direncanakan sebesar Rp150 ribu per bulan selama 9 bulan.

Pasalnya, menurut dia, dari pengalaman Bantuan Langsung Tunai (BLT), transfer tunai semacam ini banyak efek negatifnya dan hanya mengurangi kemiskinan secara semu.

Bahkan, Dradjad melihat, BLT itu sebagai money politics yang dilegalkan dan menguntungkan PD. "Nilai positif dari program itu sejujurnya lebih dari sisi politis, yakni hanya satu parpol yaitu Partai Demokrat (PD) yang diuntungkan secara politis karena penerima BLT cenderung berterima kasih dan tetap terjaga sebagai pemilih PD," tuturnya.

Akan tetapi, Drajad menilai, parpol koalisi yg lain seperti Golkar, PAN, PKS dan PKB cenderung dirugikan. Parpol koalisi merosot citranya karena harus mendukung kenaikan harga BBM, tapi tidak ikut menikmati keuntungan politik dari BLT.