Tiga fraksi yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), fraksi Gerindra dan fraksi Hanura meminta agar pasal 7 ayat 6 tetap ada, dan tidak direvisi.

Tarik ulur kepetingan fraksi di DPR soal pasal 7 ayat 6  Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 berlangsung alot. 

Saat ini rapat paripurna memasuki forum lobi. 

Sesi forum lobi fraksi ini diberikan pimpinan rapat setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sikap atas pasal 7 ayat  6 tersebut yang menentukan naik tidaknya harga BBM.
 
"Kita masuk forum lobi untuk memformulasikan hasil dari pendapat fraksi ini," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie yang  memimpin rapat di gedung Parlemen,  Jakarta, hari ini.
 
Tiga fraksi yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), fraksi Gerindra dan fraksi Hanura meminta agar pasal 7 ayat 6 tetap ada, dan tidak direvisi dengan penambahan ayat 6a yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM eceran bila ada kenaikan atau penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan (Indonesian crude price/ICP).
 
Sementara fraksi Demokrat mendukung usulan pemerintah dengan penambahan ayat 6a pada pasal 7 yang mana pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga jika terdapat perubahan harga (ICP) sebesar lima persen.
 
Sementara fraksi lainnya juga mengusulkan penambahan ayat 6a dengan persentase ICP beragam. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 20 persen, fraksi Golkar dengan 15 persen, fraksi Partai Amanat Nasional 15 persen, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 17,5 persen, fraksi Partai  Persatuan Pembangunan (PPP).
 
"Pasal 6a hanya dimungkinkan bila kenaikan harga rata-rata minyak dunia di atas 20 persen dan dihitung dalam kurun waktu 90 hari," kata Sekretaris  fraksi PKS Abdul Hakim saat menyampaikan pendapat fraksinya dalam rapat paripurna.
 
Sementara Gerindra menilai, jika fraksi menolak kenaikan harga BBM maka seharusnya tak perlu menambah atau mengurangi pasal 7 ayat 6 itu.
 
"Gerindra tetap ingin pertahankan pasal 7 ayat 6 dan tak menerima usulan pasal 6a," kata Wakil Ketua Fraksi, Ahmad Muzani.
 
Hingga saat ini forum lobi masih berlangsung sudah sekitar 40 menit.