Pengerahan TNI tidak perlu dilakukan karena aksi unjuk rasa menentang kebijakan kenaikan harga BBM bukanlah sebuah ancaman yang serius bagi kedaulatan negara.

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa buruh dalam menentang kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai sebuah langkah yang gegabah.

KontraS menilai langkah tersebut sebagai reaksi kepanikan SBY, dalam menyikapi aksi unjuk rasa rakyat yang berusaha menggugat kebijakannya yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat.

Usman Hamid, Ketua Dewan Pembina Kontras, menilai pengerahan TNI tidak perlu dilakukan karena aksi unjuk rasa menentang kebijakan kenaikan harga BBM bukanlah sebuah ancaman yang serius bagi kedaulatan negara.

Keyakinan tersebut menurutnya didasari oleh banyaknya aksi unjuk rasa menentang kenaikan BBM di sejumlah daerah di Indonesia yang ternyata selama ini banyak yang berlangsung damai.

"Dari periode Januari sampai sekarang menurut catatan Kontras, ada 128 aksi protes anti kenaikan BBM. Dari jumlah itu ada 98 aksi damai tanpa kekerasan. Hanya 38 yang dibubarkan dan itu pun tidak sampai 50 persen. Jadi apa yang dikhawatirkan," kata Usman di Kantor Kontras, hari ini.

Usman juga menilai pengerahan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa tersebut justru akan kembali memperburuk citra TNI di mata masyarakat yang selama satu dasawarsa ini citranya mulai membaik.