.png)
Laporan 'Wanita Emas' Harus Jadi Pelajaran Bagi Bawaslu
"Tahapan pencalonan adalah tahapan pemilu juga, hanya saja perlu terobosan pengawasan dari pengawas pemilu di sini," kata Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, kepada detikcom, Sabtu (24/3/2012).
Menurut Abdullah, adanya proses transaksional di balik pencalonan merupakan kelemahan dari undang-undang (UU) Pemilu. UU Pemilu tidak menjangkau bagaimana uang bermain sejak dari pencalonan.
"Itu memang kelemahan UU kita. Wilayah aturan ini belum tegas mengatur, panwas pemilu akan fokus pada kampanye dan pemilihan," tutur Abdullah.
Abdullah berharap politik uang ini masuk ke ranah hukum. Sebab, proses pencalonan kepala daerah yang tidak bersih dari praktik politik uang merupakan acaman yang berimplikasi pada birokrasi ke depan.
"Kalau di awal sudah transaksional berarti mereka (calon terpilih) akan mencarikan untuk membayar apa yang dikeluarkan di awal," ujar Abdullah.
Laporan Hasnaeni mengonfirmasikan adanya praktik politik uang dalam pencalonan pemimpin DKI Jakarta. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus memaknai bahwa dalam proses pencalonan ada upaya jual beli kandidat.
"Itu yang harus dicermati pengawas pemilu, terutama," tandas Abdullah.
Seperti diberitakan, Hasnaeni melaporkan pasal penipuan, penggelapan, dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Ketua Koalisi Bersatu DKI Jakarta, Bambang RA, BBA., SH. Bukti laporan tersebut adalah LP Nomor/244/III/2012/Bareskrim tanggal 22 Maret 2012.
Koalisi Bersatu DKI Jakarta adalah wadah yang menaungi 25 partai yang tidak memiliki kursi. Koalisi ini berada di bawah komando Bambang dan mulanya bulat mendukung Husnaeni. Keabsahan kerjasama itu dituangkan
dalam perjanjian bersama yang ditandatangani kedua pihak di atas materai Rp 6 ribu.
Penulis: Anes Saputra
