Sejarah membuktikan gerakan ekstra parlementer lewat isu menolak penaikan harga BBM kali ini ditunggangi kepentingan elite atau langkah awal gerakan rakyat? 

Puluhan ribu orang dari elemen mahasiswa, buruh, sopir, pedagang, petani, nelayan, LSM, perempuan, partai oposisi bakal tumpah ruah ke jalanan di ibu kota pada hari ini. 

Mereka mengusung isu utama menolak penaikan harga BBM 1 April 2012 dan beberapa isu sektoral lainnya. Di saat pemerintah dan DPR bernegosiasi mencabut subsidi BBM dalam pembahasan RAPBN-P tahun 2012. Sasaran utama unjuk rasa di depan Istana Negara dan gedung DPR. 

Ketua Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) Jati Pramestianto 
menjelaskan hari ini mereka menargetkan seribuan mahasiswa dari 128 kampus di 21 provinsi bisa bergabung.

"Semua kawan mahasiswa dari 21 provinsi akan datang ke Jakarta, saat itu. Ini merupakan bukti  mahasiswa bisa bersatu menumbangkan rejim SBY-Boediono," ujar Jati di Jakarta, tadi malam.

Yel-yel para pengunjuk rasa juga menolak penaikan harga BBM kali ini juga sudah secara gamblang menyuarakan, harga BBM naik, SBY turun. Sebuah jargon amat politis dan sebuah akumulasi dari kejengkelan rakyat terhadap pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah memerintah sejak tahun 2004. 

Di satu sisi, pembahasan subsidi BBM masih alot di DPR, Presiden Yudhoyono justru tengah melawat ke China, Korea Selatan sejak 22 Maret lalu dan baru akan pulang Kamis (29/3) bertepatan dengan Rapat Paripurna DPR.

Dari pembahasan yang berkembang di Badan Anggaran DPR, amat mungkin keputusan menaikkan atau tidak harga BBM akan dilakukan lewat voting di Rapat Paripurna. 

Tekanan dari luar gedung parlemen menjadi krusial. Sebab, ketika pemerintah mulai menyikapi dengan serius dengan menyiagakan personil polri di seluruh daerah, perlawanan justru makin massif.

Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi tidak terelakkan seperti di Medan, Makassar, dan Bandung. Korban luka-luka mulai berjatuhan di kalangan  mahasiswa. 

Pelibatan pasukan TNI untuk mengantisipasi situasi gerakan massa jika gagal dikendalikan polisi menuai kritik dari banyak kalangan. Pasalnya, hal itu melanggar fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. 

Ini tergambar dari eskalasi status siaga dari aparat keamanan di DKI Jakarta pada hari ini. 

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan sejumlah tempat yang jadi sasaran unjuk rasa 27 Maret 2012 adalah gedung DPR, Bunderan Hotel Indonesia, dan Monas. 

Adapun sejumlah elemen yang berunjuk rasa adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Istana Negara. Jumlah pengunjuk rasa 3.000 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Tugu Proklamasi, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. Jumlah pengunjuk rasa diperkirakan 1.000 orang.

Ketiga, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di depan gedung DPR/MPR dan bundaran Hotel Indonesia. Estimasi pengunjuk rasa 3.000 orang.

Keempat, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) sebanyak 300 orang demonstran di depan Istana Negara dan Komunikasi mahasiswa Indonesia Timur (Komit) juga beraksi di depan Istana Negara. Perkiraan mencapai 300 orang.

Kelompok buruh dan sopir pelabuhan di Tanjung Priok sekitar 1.000-an.

Dalam pengamanan demo ini, Polda Metro Jaya menerjunkan 22 ribu personel gabungan. Selain itu, Polda juga meminta bantuan dari TNI sebanyak 15 Satuan Setingkat Kompi (SSK). 

Aparat ini akan mengamankan jalannya demo di di kantor pemerintahan dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Situasi mencekam dan was-was juga dialami aparat pemerintah. Tidak hanya pemerintah DKI Jakarta yang dibuat sibuk, Pemerintah Kota Bekasi sampai menerbitkan surat edaran yang meminta pemegang mobil dinas mengganti plat mobil dari merah menjadi hitam. Kebijakan ini diberlakukan sampai Jumat mendatang. Namun, jika kondisi belum kondusif, tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

PT Pertamina juga mengantisipasi aksi demo tersebut dengan mengosongkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di titik-titik yang menjadi jalur aksi demonstrasi. 

Tindakan tersebut diambil sebagai upaya mengantisipasi munculnya aksi anarkistis seperti di Makassar, minggu lalu. Saat itu, mahasiswa menyandera truk tangki BBM, menutup SPBU, dan menjarah tabung gas elpiji untuk dibagi-bagikan ke rakyat.

"Penghadangan dan aksi anarkistis itu sebetulnya mengganggu pelayanan masyarakat," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina, M Harun.

Harun menjelaskan Pertamina telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan kepolisian untuk mengamankan sejumlah SPBU yang dilalui massa demonstran. Langkah penutupan ditempuh jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan SPBU untuk beroperasi.

Namun, Harun mengakui belum mengetahui lokasi SPBU mana saja yang kemungkinan bakal menutup operasi saat aksi demonstrasi berlangsung.

Menyikapi gelombang massa penolakan harga BBM ini, Adhie Massardi, juru bicara Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyatakan agak sulit pemerintahan SBY meredam aksi protes kali ini.   

Kendati sudah dicoba melalui cara-cara halus dengan mengajak mahasiswa dan pemuda ke China maupun 'mengkondisikan' para rektor universitas dan perguruan tinggi se-Indonesia, tapi tidak menyurutkan gerakan protes.

Akibat terjadi konsolidasi di kalangan mahasiswa dengan buruh, petani, nelayan dan aktivis pergerakan, ujar Adhie, pemerintah lalu  membangun opini (insinuasi) negatif seolah para penentang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat itu akan membuat huru-hara.
 
Adhie menilai itulah alasan utama diturunkannya pasukan TNI bersenjata lengkap yang disiapkan sebagai alat pemukul para pengunjuk rasa. 

"Padahal selama ini polisi tidak pernah bermasalah dalam menangani dan mengawal setiap unjuk rasa," ujarnya di Jakarta, Senin (26/3).
 
Ia menambahkan, pemerintah juga ditengarai menebar rasa takut di kalangan etnis Tionghoa aksi menentang kebijakan penaikan harga BBM yang akan dimulai pada 27 Maret ini bakal berujung kerusuhan seperti Mei 1998.
 
Agar skenario merusak unjuk rasa rakyat menjadi betul-betul menakutkan, lanjut mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu, bukan tidak mungkin akan disusupkan 'pasukan perusak' yang akan melakukan tindakan anarkis dari barisan massa aksi. 

"Sehingga dengan demikian ada cukup alasan TNI-Polri bersenjata merangsek ke dan membubarkan paksa pengunjuk rasa."
 
Padahal rencana penaikan harga BBM itu hanya pemicunya saja dari gerakan massa. Sebab sejatinya rakyat dan mahasiswa sudah sangat muak pada rezim korup, yang oleh para pemuka agama dibilang "rezim pembohong'.
 
Oleh sebab itu, GIB mengingatkan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, agar menyikapi para pengunjuk rasa secara proporsional. Sebab tugas dan tanggungjawab TNI-Polri adalah mengamankan NKRI, dan rakyat Indonesia. 

"Boleh menjaga keselamatan Presiden dan keluarganya, tapi bukan menjaga keselamatan dan kelangsungan kekuasaannya yang korup dan tidak berpihak kepada rakyat."