Satgas Antipornografi diminta jangan mendiskriminasikan perempuan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyesalkan sikap satuan tugas (Satgas) Antipornografi bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berencana membuat aturan tentang panjang rok mini 5 cm dibawah dengkul.

"Jangan jadikan perempuan sebagai mainan politik yang sifatnya subordinasi dan diskriminasi. Negara secara struktural telah bertindak tidak fair terhadap warga negaranya bila seperti ini," kata Nurul, di Jakarta, hari ini.

Menurut Nurul, bukanlah panjang rok itu yang menjadi tolak ukur maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan, utamanya perkosaan.

"Jika itu yang dijadikan tolak ukur. Betapa keberadaan perempuan selalu jadi target politik pengalihan, sangat tidak substantif dan diskriminatif," kata Nurul.

Dari perspektif sebaliknya, Nurul mengaku justru menaruh iba pada laki-laki yang menjadi anggota Satgas itu, yang syahwat birahinya hanya diukur dengan panjang pendeknya rok perempuan.

Nurul menegaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan semata-mata karena rok mini, namun sangatlah kompleks. Termasuk didalamnya, misal, persoalan keamanan dan kenyamanan transportasi angkutan umum, maraknya peredaran pornografi, minimnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan etika.