Eksplorasi dan eksploitasi energi di wilayah kerja operasi yang sudah ada harus ditingkatkan.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui pengurangan subsidi bahan bakar.

"Gerindra menolak karena itu akan mempersulit kehidupan rakyat. Kenaikan BBM akan disusul kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebagai efek kenaikan harga BBM," kata Wakil Ketua Gerindra, Fadli Zon, dalam keterangan pers di Jakarta, hari ini.

Pemerintah seharusnya mencari solusi yang benar terkait kebijakan energi dan kurangnya anggaran negara. Misalnya, pemerintah semestinya mengevaluasi produksi minyak dan gas (migas) yang terus menurun dibanding tahun sebelumnya. 

Sementara eksplorasi dan eksploitasi energi di wilayah kerja operasi yang sudah ada harus ditingkatkan. "Kalau produksi nasional naik dan impor turun, harga akan terjangkau meskipun harga minyak dunia naik," tutur Fadli.

Dia melanjutkan, pemerintah tak adil bila mengurangi subsidi BBM secara drastis, namun tak menghemat anggaran lainnya termasuk belanja pegawai dan barang yang terus meningkat. 

"Dengan kalkulasi yang tepat, sebenarnya kita bisa menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tak perlu menaikkan harga BBM," kata dia.

Pada kesempatan itu, dia juga menekankan pemerintah perlu mencari sumber energi alternatif yang terbarukan, biodiesel dan bioetanol, di samping penggunaan panas bumi. Hal itu penting untuk menyiapkan sumber energi di jangka menengah dan jangka panjang.

"Sesuai konstitusi, penghitungan harga BBM tak boleh tergantung mekanisme pasar. Kita bukan negara kapitalis," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan dua opsi kenaikan BBM subsidi, yaitu naik Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 dan pemberian subsidi tetap sebesar Rp 2.000 per liter.

Kalau rencana pemerintah ini disetujui DPR dengan pengesahan APBN-P 2012, pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi kepada masyarakat.

Kompensasi ini dalam berbagai bentuk seperti lebih sering membagikan BLT, beras miskin, beasiswa, serta kompensasi transportasi berupa pemberian voucher gratis angkot atau bis sekolah.