Sikap PKS soal kebijakan BBM bersubsidi sebagai lelucon politik. 

Istana Negara menilai sikap anggota koalisi partai pendukung pemerintah yang menentang rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai tindakan yang mempermalukan diri sendiri.

Hal itu diutarakan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa untuk menyentil sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbeda suara dengan anggota koalisi lain menyangkut penaikan harga BBM.

"Berseberangan dengan koalisi pemerintah dengan mempertahankan menteri-menterinya di kabinet hanya menimbulkan lelucon politik. Saya pikir tindakan semacam itu hanya memperolok diri sendiri," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/3).

Menurutnya, sangatlah ganjil jika partai anggota koalisi bersikap seolah-olah oposisi dan menentang dengan kesepakatan koalisi.

Daniel mengatakan tabiat politik seperti itu hanya akan menghasilkan preseden buruk dan tidak memberikan pelajaran serta contoh yang baik kepada publik. 

Hal ini, kata dia, berbeda dengan partai politik yang memang menyatakan oposisi dan berdemonstrasi menentang rencana pemerintah terkait pencabutan subsidi BBM.

Sikap Istana ini merupakan reaksi dari ulah PKS yang tetap menentang rencana penaikan harga BBM 1 April mendatang. 

Mereka bahkan sudah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan partai pendukung pemerintah mengenai sikap partai tersebut dalam hal BBM bersubsidi.

Kepala daerah unjuk rasa

Menyikapi imbauan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai larangan kepala daerah berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah, didukung oleh Daniel Sparringa.

Lebih lanjut, Daniel mengatakan imbauan kepada kepala daerah tersebut untuk menyadari posisi mereka sebagai pelayan masyarakat dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. 

Menurutnya jika kepala daerah berunjuk rasa menentang penaikan harga BBM hanya akan menimbulkan kebingungan di publik dan juga mengacaukan sistem pemerintahan republik.

"Sangat kacau, tidak mendidik dan membahayakan sistem. Sebaiknya para kepala daerah lebih sadar posisi. Kesadaran tentang itu sangat penting agar peran peran strategis yang membedakan fungsi di antara negara, masyarakat, dan pasar dapat dibuat garisnya secara jelas," ujar doktor ilmu politik tersebut.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengeluarkan ancaman bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut berdemonstrasi akan diberikan sanksi. 

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat harus senantiasa diikuti oleh pemerintah daerah karena menyangkut kebijakan nasional.

Sementara itu,  Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mengatakan harusnya tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk ikut unjuk rasa.

"Yang penting kan demonstrasi itu tujuannya apa. Kalau untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan caranya tidak anarkistis siapa yang mau memberikan sanksi? Saya rasa kita lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan," ujarnya.