"Tanggung jawab jangan di kami, atau di Wapres saja. Tapi sebaiknya ditanggung presiden dan Wapres secara bersama-sama."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tak seharusnya meninggalkan Jakarta di tengah situasi genting negara, dimana warga masyarakat sedang bersatu menentang rencana Pemerintah menaikkan harga BBM.

Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan alangkah baiknya kalau presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, berada bersama rakyat di tengah kondisi nasional saat ini.

Sebaiknya tanggung jawab mengenai masalah anggaran negara dan rencana kenaikan BBM tak dibebankan kepada DPR dan Wapres Boediono.

"Apapun putusan di parlemen, kita ini hanya mendebatkan aspirasi rakyat. Tapi tanggung jawab jangan di kami, atau di Wapres saja. Tapi sebaiknya ditanggung presiden dan Wapres secara bersama-sama," kata Puan, di Jakarta, saat mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang berkunjung ke Redaksi Beritasatu Media Holding.

Dalam kunjungan itu, Megawati juga ditemani Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Bidang Luar Negeri Andreas Pareira, Ketua DPP Nusyirwan Sujono, dan Ketua Bamusi, Hamqa Haq.

Puan berharap keberadaan presiden di luar negeri memang murni karena memiliki masalah penting yang harus dibicarakan di luar negeri.

Presiden SBY sedang melaksanakan safari kunjungan ke China (Beijing dan Hongkong) dan Korea Selatan.

Harga BBM Ditentukan Jumat lewat Voting
Sementara terkait proses di parlemen, Puan menyatakan kemungkinan besar masalah kenaikan BBM akan diselesaikan lewat voting di DPR, pada Jumat mendatang.

Puan menyatakan PDIP takkan walkout dari paripurna walaupun kemungkinan mengalahkan koalisi pemerintah sangatlah kecil.

"Kita takkan walkout dalam paripurna, karena kita harus memastikan ada yang menolak kenaikan BBM. Rakyat harus tahu bahwa kami menolak kenaikan BBM," kata Puan.