Bak gayung bersambut, pendiri Rumah Perubahan, Rizal Ramli menilai pernyataan Adnan Buyung Nasution mementahkan pendapat sebagian kalangan yang belum apa-apa menuding upaya menghentikan pemerintahan SBY-Boediono sebelum 2014 sebagai langkah inkonsititusional.

Mantan Menko Perekonomian ini mengakui tidak begitu paham tentang hukum ketatanegaraan. Karena itu, ia berdiskusi soal ini dengan mantan Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Namun pernyataan Buyung yang sangat dikenal kapasitas dan integritasnya di bidang hukum, dianggapnya sebagai jawaban pamungkas atas pendapat sebagian kalangan tadi.

"Sebelum mendengar pernyataan Bang Buyung, saya sebenarnya juga tidak terlalu merepotkan pendapat sebagian kalangan tersebut. Saya hanya berkaca pada peristiwa sejarah. Diturunkannya Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur bisa jadi contoh. Toh hingga sekarang tidak ada yang berpendapat diturunkannya mereka itu inkonstitusional," ujar Rizal Ramli dalam rilisnya, Rabu (27/3).

"Kalau SBY dihentikan tahun ini juga, itu tetap konstitusional. Selanjutnya kita akan bentuk pemerintahan interm yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat. Gitu aja kok repot."

Menurut dia, ada tiga tugas utama pemerintahan sementara pascadihentikannya SBY sebelum 2014. Pertama, menurunkan harga berbagai barang dan jasa yang amat dibutuhkan rakyat agar terjangkau. Kedua, memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah, bahkan gratis, untuk rakyat. Dan ketiga, menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat, selambatnya dalam tempo 1,5 tahun.

"Pemilu dipercepat ini harus jujur dan transparan. Untuk itu sebelumnya kita akan benahi KPU dan Bawaslu agar diisi oleh orang-orang yang benar-benar punya integritas tinggi dan mau bekerja keras untuk rakyat. Kita juga akan undang observer dari luar negeri, agar Pemilu benar-benar terselenggara secara bersih dan transparan," papar Rizal Ramli.

Rizal Ramli merupakan salah satu tokoh yang aktif menggalang opini dan dukungan dari berbagai kelompok untuk terus mengkritisi pemerintahan SBY-Boediono.