Penggunaan dana untuk BLSM berlaku selama enam bulan dan PKH per tahun pasca pemerintah mengumumkan terjadi kenaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April mendatang

Pemerintah dan Panja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk memecah alokasi dana yang semula hanya untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kemudian diperuntukkan juga bagi percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan program keluarga harapan (PKH). 

Penggunaan dana untuk BLSM berlaku selama enam bulan dan PKH per tahun pasca pemerintah mengumumkan terjadi kenaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April mendatang.

"Dana BLSM yang awalnya Rp 25,6 triliun dipecah sehingga sisanya menjadi  Rp 17,08 triliun. Dana pecahan itu sekitar Rp 7,83 triliun untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, dimana setiap desa akan diberi bantuan Rp 250 juta.

Hal itu diperuntukan bagi 28.300 ribu desa tertinggal atau sekitar 50 persen dari total desa tertinggal yang berjumlah 60 ribu desa," kata Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung pada panja Banggar di DPR RI, Jakarta, Selasa malam.

Selain itu, dana BLSM Rp 17,08 triliun dipecah lagi bagi program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 591,5 miliar. Tambahan dana untuk PKH tersebut membuat rata-rata dana PKH per tahun menjadi Rp 1.895.000, dari sebelumnya Rp 1.390.000.

"Kalau memang seperti itu maka dana BLSM tersebut akan tersisah sekitar Rp 16-15 triliun. Mengapa ada usulan dipecah lagi untuk PKH karena programIni baik dan sudah berjalan, tinggal indeksnya perlu ditambah. Kalau dulu Rp 200 ribu per tahun, supaya ditambah menjadi Rp 300 ribu," ujar dia.

Menurut dia, usulan penggunaan dana BLSM untuk PKH ini penting untuk  dilaksanakan karena di sana terdata orang yang benar-benar miskin. "Yang  sangat miskin itu ada di PKH, datanya memang masih sedikit yaitu baru 1,56 juta RTS, yang lengkap dengan alamatnya," papar dia.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan, jadwal BLSM dari semula 9 bulan menjadi 6 bulan, atau sampai September, dan itu harus dijaga supaya alokasinya bisa terukur." Besarannya saya kira (Rp 150 ribu per KK), karena pemerintah hitungnya seperti itu," papar dia.

Menurut dia, dengan hitungan angka BLSM tersebut, bisa menjaga daya beli  masyarakat. "Itu minimal requirement yang dihitung pemerintah, itu yang  harus dijaga. Kalau dikurangi, itu sudah nggak sesuai lagi dengan  sasarannya," jelas dia.