Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII) secara resmi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. 

Menurut Ketua Umum PKB PII, Soetrisno Bachir, keputusan PKB PII menolak kenaikan BBM didasari karena rakyat banyak sebagian besar menolak kenaikan.

"Kami memutuskan menolak rencana kenaikan BBM karena pertimbangan kita pada kemaslahatan rakyat banyak. Rakyat banyak menghendaki tidak ada kenaikan BBM. Ini bukan soal kenaikan Rp 1500 tapi kenaikan barang lain karena kenaikan BBM," ujar Seotrisno Bachir kepadaBeritasatu.com, di kantornya beberapa waktu lalu. 

Argumen kenaikan BBM itu, kata SB demikian ia biasa disapa, juga terbantahkan dengan hasil kajian bahwa subsidi di bawah 3% PDB masih tidak pelu menaikkan harga BBM.  Apalagi kenaikan sekarang tidak tepat waktu . "Ini ditentang banyak orang karena situasi yang tidak tepat. karena banyak terungkap manipulasi korupsi baik eksekustif, yudikatif. legilatif di ruang-ruang publik, di media sosial. Rakyat marah pada situasi elit," kata SB.

PKB PII menyarankan kenaikan BBM jangan hanya dilihat hitung-hitungan APBN tapi juga suasan bathin rakyat yang keberatan. "Rakyat melihat pejabat kita tidak takut korupsi, banyak ketidakadilan. Semua terakumulasi pada rencan akenaikan BBM ini. Saya mengkuatirkan kondisi ini sampai 1 April ada akumulasi lebih besar bukan karena harga BBM naik tapi soal kemarahan," ujar SB.

Ia menyarankan agar SBY menunda kenaikan harga BBM.  "Lihat sekarang ada yang minta turunkan SBY. Ini kan tidak ada kaitannya. Tuntutan itu kejauhan karena ini mestinya tidak kesitu. Itu kemarahan yang terpendam sekian lama," kata mantan ketua umum PAN ini. 

PKB PII mengharapkan pemerintah mengurungkan rencananya karena pemerintah masih bisa melakukan cara lain untuk mengurangi beban subsidi.  "Kemarahan rakyat ini berbahaya sekali yang bisa mengancam . Saya berharap SBY menunda kenaikan. Ini bukan satu-satunya persoalan bangsa kita. Saran kami, pertama SBY menunda kenaikan dan cari opsi lain. Kedua melaksanakan pengganti BBM dengan cara mempercepat  konversi ke gas. Kendaraan umum dan kendaraan perusahaan harus memakai gas. Untuk kendaraan umum bisa disubsidi dengan konverter dibiayai negara," ujar SB.

PKB PII menguatirkan kemarahan rakyat terpendam dengan cara skeptis, pesimis, apatis. Padahal syarat pemerintah berhasil itu kalau masyarakat optimis dan partisipatoris. "Kalau masyarakat apriori, skeptis maka kemajuan akan terhambat. Tapi ini belum  merusak, yang merusak kalau putus asa dan marah," ujarnya.

Jangan salahkan mahasiswa dan rakyat yang menolak kenaikan BBM dengan ekspresi kemarahan, sebab mahasiswa dulu dan sekarang berbeda. "Jaman dulu persoalan korupsi dan ketidakadilan tidak seperti sekarang. Minimal tertutup oleh media massa. Sekarang hadir telanjang di ruang publik," katanya.