Akbar Tanjung: Rapimnas Tetapkan Capres, Golkar Tidak Demokratis
Percepatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, dari rencana Oktober menjadi Juli 2012, harus membahas mekanisme penetapan calon presiden (capres) Partai Golkar, dan bukan sebaliknya langsung menetapkan capres.
“Jadi jika ingin mempercepat Rapimnas, menurut saya agenda utamanya mambahas mekanisme penetapan capres. Mekanisme penetapan capres itu harus disepakati dahulu,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, kemarin.
Akbar menjelaskan, pada intinya jika Rapimnas dipercepat menjadi Juli, pihaknya takkan mempermasalahkan asalkan agenda pembahasan hanyalah soal rekrutmen capres. Dengan demikian, debat dalam rapimnas itu adalah hal seperti apakah capres akan ditetapkan dengan motode konvensi seperti pernah dilaksanakan di masa lalu.
“Dan yang penting, mekanisme harus dilaksanakan secara demokratis yakni memberi peluang kepada kader dan pimpinan partai yang memiliki peluang untuk ikut dicalonkan. Di Golkar, calon yang mumpuni cukup banyak,” kata Akbar.
Terkait adanya rencana Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang akan menggelar pertemuan para tokoh Golkar membahas soal penetapan capres, seperti diungkapkan Wasekjen Golkar Nurul Arifin, Akbar mengaku belum tahu dan juga belum dihubungi.
“Saya tahu dari media. Sampai saat ini belum dihubungi. Kalupun nanti akan diadakan pertemuan seperti itu, maka proses mekanisme rekrutmen capres secara demokratis, menjadi perhatian utamanya,“ tegas Akbar.
Lebih jauh Akbar juga mengingatkan, pola penetapan capres Golkar yang tidak demokratis, pasti akan dinilai negatif oleh masyarakat. Hal ini juga akan mempengaruhi citra Golkar, dan juga figur yang ditetapkan sebagai capres.
DPP Partai Golkar berencana mempercepat rapimnas partai itu dengan tujuan membahas capres definitif yang hendak diusung.
Hal ini telah memicu perdebatan sengit khususnya di kalangan internal Partai Golkar. Seorang petinggi Partai Golkar bahkan menyebut Aburizal kini menjadi 'musuh bersama' para senior-senior partai akibat masalah itu.