Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3,5% secara nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Pemilu 2012 berpotensi memicu konflik serius di daerah.

Pasalnya, dengan sistem tersebut bakal banyak suara yang hangus pada Pemilu 2014. 

"Kalau calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih pada Pemilu 2014 kelak hanya para calon dari partai yang secara nasional lolos ambang batas parlemen 3,5% berarti banyak suara bakal hangus," kata Fitriyah, pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Rabu (18/4).

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah itu memperkirakan ambang batas 3,5% juga hampir bisa dipastikan bakal 'membunuh' partai-partai nonkursi DPR pada Pemilu 2009.

Konflik tersebut bersumber pada dukungan riil berupa perolehan suara calon legislatif, namun mereka tidak bisa menjadi wakil rakyat di DPR atau DPRD akibat partainya tidak lolos ambang batas parlemen 3,5%. 

Fitriyah memberi contoh, perolehan suara seorang calon anggota DPR dari partai kecil di Kabupaten Jember memenuhi bilangan pembagi pemilih pada Pemilu 2009, namun karena partainya tidak lolos ambang batas 2,5% dia tidak bisa duduk sebagai wakil rakyat di DPR. 

"Kalau ambang batas 3,5% dan berlaku secara nasional, berarti calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih hanyalah mereka yang partainya lolos ambang batas parlemen 3,5%," katanya. 
 
Padahal, menurut Fitriyah, hasil Pemilu 2009 menunjukkan banyak partai kecil cukup dominan di daerah, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) di Nusa Tenggara Barat (NTB), Partai Damai Sejahtera di Sulawesi Utara, atau Partai Demokrasi Kebangsaan di Makassar. 

"Pada Pemilu 2009, sekitar 18% suara hangus di DPR. Kemungkinan suara hangus pada Pemilu 2014 untuk kursi di DPR di atas 20% karena ambang batas naik 3,5%," katanya.   

Perubahan ambang batas yang berlaku secara nasional itu diperkirakan bakal mendorong para politikus potensial dari partai-partai kecil hengkang ke partai besar yang memiliki jaminan lolos ambang batas 3,5%. 

"Namun, peluang partai baru atau partai kecil untuk tumbuh menjadi besar tetap ada. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat merupakan contoh dari itu. Dari kecil kemudian tumbuh hingga seperti sekarang ini," katanya.