APBN Perubahan 2012 yang memberikan kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM sudah diketuk, namun masih menyisakan banyak tanda tanya besar.

Salah satu yang spesial dari APBN Perubahan ini adalah adanya bentuk subsidi langsung, yang sering dianggap politisi sebagai dana 'suap' kepada rakyat.

Jumlah subsidi itu tidak main-main, yakni puluhan trilliun rupiah, dan sumber dananya adalah dari rakyat sendiri, yakni hasil penghematan anggaran negara akibat kenaikan harga BBM yang ditanggung masyarakat.

Pasal 15 A UU APBN Perubahan itu menuliskan ada bantuan langsung tunai sementara sebesar Rp17,08 triliun, yang diarahkan untuk 18,5 juta rumah tangga miskin dan dilaksanakan selama 6 bulan sebesar Rp150 ribu per bulan.

Lalu dana bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan sebesar Rp7,88 trilliun, subsidi transportasi umum sebesar Rp5 trilliun, subsidi pemeliharaan angkutan umum Rp1,87 trilliun, subsidi peringanan pajak kendaraan Rp950 miliar, dan subsidi bunga pajak angkutan umum Rp1,8 triliun. 

Menurut seorang anggota Badan Anggaran DPR yang menolak disebutkan namanya, di balik tarik-menarik perdebatan DPR soal kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM, justru yang terjadi adalah kesepakatan diam-diam pendukung Pemerintah tentang bagi-bagi jatah kompensasi penaikan harga BBM.

Sumber yang menolak disebutkan namanya itu menyatakan Partai Demokrat kebagian jatah pembagian BLSM, Partai Golkar mendapatkan jatah dana infrastruktur daerah.

Sejak 2010, Golkar memang tercatat menggulirkan dan memperjuangkan ide adanya dana aspirasi bagi anggota DPR demi membangun infrastruktur di pedesaan.

Pada 2011 lalu, Golkar juga mengusulkan agar ada dana untuk tiap pedesaan sebesar Rp1 miliar, namun gagal.

Golkar masih mendapat tambahan lagi dengan dana penanganan lumpur Lapindo lewat Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang tetap dipertahankan dari tahun 2007 lalu hingga saat ini.

Apabila sejak 2007 hingga 2011 BPLS sudah didanai sebesar Rp 3,255 triliun, di APBN 2012 saja dana ditambah lagi Rp 1,6069 triliun.

Sementara anggota koalisi pemerintah lainnya mendapatkan tambahan dana kementerian/lembaga, yang memang mendapat tambahan Rp20 trilliun lebih dalam APBN Perubahan 2012 ini.

Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan, yang ditambah uangnya Rp 591 miliar, dan dijalankan oleh Kementerian Sosial di bawah komando Salim Segaf Al Jufri dari PKS.

"Makanya dalam pembahasan di Banggar DPR, yang konsisten menolak proposal Pemerintah cuma tiga partai, PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS. Yang lainnya cenderung kompromistis," kata Sumber itu.

Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, hal demikian bukanlah fenomena baru alias lazim dalam proses tawar-menawar politik di Indonesia.

"Makanya kita mengatakan yang kemarin di rapat paripurna DPR itu tipu-tipu saja, khususnya oleh Golkar. Dia keluar berkoar-koar takkan menaikkan harga BBM," kata Ray, di Jakarta, Senin (2/4). 

Menurutnya, sudah saatnya rakyat tak mau dibodohi lagi dengan politik tipu-tipu yang ujung-ujungnya adalah politik uang.

Dia melanjutkan bahwa politik tipu-tipu itu akan memiliki efek berantai hingga ke pemilu 2014 mendatang.

"Mereka sangat cerdik menunda penaikan harga BBM, sehingga kalau bisa mendekati ke Pemilu 2014 saja. Karena birokrasi keuangan negara lambat, program-program infrastuktur itu baru terlaksana kemungkinan di 2013. Dan Mereka akan klaim bahwa itu pekerjaannya mereka," tutur Direktur Lima itu.