Ketua umum partai politik yang memimpin dengan cara oligarkis, memusatkan kekuasaan pada beberapa pihak yang bisa dikuasainya dinilai tak layak menjadi presiden di negara demokratis.

"Itulah yang saya sebut sebagai oligarki yang berkembang dalam partai politik, ketua umum yang kepemimpinannya oligarkis tidak layak jdia presiden. Ini berlaku untuk semua, tidak hanya untuk Golkar," kata Syamsudin Haris, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), usai acara diskusi di gedung Nusantara V, Senayan, hari ini.

Hal itu disampaikan Syamsudin menanggapi wacana percepatan rapat pimpinan nasional  (rapimnas) yang akan dipercepat menjadi rapimnas khusus untuk mencalonkan Aburizal Bakrie atau Ical menjadi calon presiden dari partai tersebut. 

Rapimnas ini menjadi polemik internal di tubuh partai itu sebab suara-suara DPD II partai memprotes tak adanya hak suara bagi mereka. Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Silaturahmi DPD II, Muntasir Hamid.

Dia menambahkan, survei Partai Golkar yang dilakukan internal pun harus dipertanyakan. Sebab hasil survei menurut dia, bisa diatur atau dirahasiakan pemenangnya.

"Katakanlah kalau mekanisme melalui survei, survei semacam apa dan siapa, kalau  survei itu menghasilkan tokoh selain ketua umum, apa kemudian konsisten dilaksanakan oleh partai Golkar," kata dia lagi.

Dia menilai,  seharusnya partai sekaliber Golkar yang sudah malang melintang puluhan  tahun di dunia perpolitikan Indonesia melaksanakan sistem pengusungan calon presiden dengan modern, antara lain dengan konvensi atau pemilihan pendahuluan.

"Saya duga kenapa konvensi dihapus dampak menguatnya oligarki politik di internal Golkar mestinya seleksi calon pimpinan nasional dibuka seluasnya bagi siapapun yang memang memiliki kemampuan," lanjutnya.

Kepemimpinan yang oligarki kata dia,  akan memunculkan perpecahan dalam internal partai. Pencalonan presiden  oleh partai bahkan menurut peneliti ini harus membuka ruang bagi orang dari luar partai tersebut.

"Makanya aneh kalau partai besar  seperti Golkar masih lakukan metode survei apalagi oleh lembaga yang tidak kredibel mestinya pak Ical legowo dan menciptakan mekanisme bukan  hanya tokoh Golkar yang jadi presiden tapi juga tokoh yg tidak berbaju kuning, siapapunlah," tutupnya.