Faisal Siap Hadapi Resistensi Birokrasi
Faisal Basri dan Biem Benyamin diprediksi akan menghadapi tantangan berat meyakinkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta untuk menyetujui program-program mereka jika terpilih kelak.
Berasal dari calon independen, Faisal mengaku sadar dirinya akan menghadapi tantangan sulit untuk meyakinkan anggota DPRD dan juga kalangan birokrasi di dalam pemerintahan daerah jika terpilih.
"Tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak usulan-usulan saya (jika terpilih) karena itu usulan masyarakat," ujarnya dalam kunjungan media ke Beritasatu Media Holdings, Selasa (03/04).
Sebagai calon independen, Faisal mengatakan dirinya mempunyai keuntungan karena tidak terikat dengan keinginan partai.
Faisal juga mempersiapkan diri menghadapi resistensi dari birokrat. Dia mengatakan bahwa resistensi birokrasi juga dialami dalam pemerintahan Fauzi Bowo, calon incumbent.
"Menangani birokrasi adalah masalah leadership. Sebagai pemimpin, harus memberikan contoh yang baik. Sumber daya manusianya juga harus yang berkualitas," ujarnya.
Faisal mengatakan bahwa untuk menciptakan birokrasi yang sehat maka dibutuhkan orang-orang yang profesional dan kompeten dalam bidangnya.
"Take home pay eselon 1 Pemda DKI bisa mencapai Rp40 juta sebulan. Ini lebih tinggi daripada gaji menteri. Ini bisa digunakan untuk menarik lulusan-lulusan yang berkualitas dari universitas terkenal untuk mengabdi di DKI," ujarnya.
Faisal melihat birokrasi sebagai unsur yang penting dalam menjalankan pembangunan kota. Karena itu, jika terpilih, Faisal masih akan mengalokasikan sebagian besar dana APBD DKI sebesar Rp36 Triliun untuk pengeluaran birokrasi.
"Pengeluaran birokrasi masih menjadi pengeluaran besar dan itu perlu karena memang dana itu diperlukan agar birokrasi lancar dalam pelayanan warga," ujarnya.
Tantangan lain yang akan dihadapi pasangan ini adalah mengatasi premanisme di Jakarta. Biem Benyamin mengatakan untuk mengatasi hal ini, mereka akan menggunakan pendekatan persuasif.
"Premanisme tumbuh karena ada kesenjangan ekonomi. Mencari solusi atas hal ini bisa jadi kunci menangani premanisme di Jakarta. Tapi pada prinsipnya, kami akan bersikap tegas terhadap premanisme," pungkasnya.