Interupsi Johnny Allen yang Mengunci Golkar
Kisah di balik sidang paripurna DPR yang memutuskan APBNP 2012.
"Interupsi," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun, di tengah panasnya debat pengesahan RUU APBN Perubahan 2012, Jumat (30/3) malam lalu.
Setelah dipersilahkan pimpinan sidang Marzuki Alie, Johnny menyatakan, "Kami memutuskan untuk mundur dari opsi kami dan bergabung dengan opsi Partai Golkar, yakni pemerintah berwenang menyesuaikan harga BBM apabila ICP berubah 15 persen daripada patokan ICP."
Tampaknya perubahan sikap ini sudah dikoordinasikan, karena seperti irama musik pop yang sudah diatur, pernyataan sejenis juga keluar dari fraksi pendukung pemerintah lainnya yakni PPP, PAN, dan PKB.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengakui bahwa manuver inilah yang membuat perubahan signifikan dan akhirnya memenangkan pemerintah.
Kisah di Balik Lobi-lobi
Sekitar pukul 16.00 WIB, Jumat (30/3), Ketua DPR dan Pimpinan Sidang Paripurna DPR mengetukkan palu tanda dimulainya sesi lobi antarfraksi soal rencana kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah.
Saat itu, Marzuki menitahkan rapat diskors selama 10 menit untuk sesi lobi itu.
Seluruh perwakilan fraksi pun berkumpul di sebuah ruang di lantai 2 Ruang Nusantara II, tepat satu lantai di bawah ruang paripurna DPR.
Sebelumnya, saat menyampaikan pandangan di dalam paripurna, fraksi-fraksi sudah terbelah.
PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura, tetap tak ingin harga BBM dinaikkan dengan mendorong agar usulan pasal 7 ayat 6a yang memungkinkan kenaikan dihapuskan.
Sementara anggota partai koalisi lebih beragam lagi.
PKS mengusulkan kenaikan harga boleh dilakukan asal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) 20 persen di atas patokan ICP dalam APBN yakni USD105.
PKB mengusulkan 17,5 persen, Golkar 15 persen, PAN 15 persen, PPP, dan Partai Demokrat (PD) bertahan pada angka 10 persen.
Angka ini naik dari usulan pemerintah yang hanya 5 persen saja.
Menurut Saleh Husin, dari Partai Hanura, dalam sesi lobi itu tiga partai penolak tetap tak mau berubah.
Sementara partai-partai koalisi terpecah menjadi dua opsi.
Golkar meminta 15 persen ICP dan perhitungan ICP adalah rata-rata harga dalam rentang 6 bulan.
Opsi ini memberi wewenang menaikkan harga kepada pemerintah, dan sekaligus memberi rentang waktu lebih panjang kepada pemerintah sebelum memutuskan kenaikan harga BBM.
Sementara PKS mundur dan memilih untuk tak meneruskan opsinya.
Opsi koalisi yang lain adalah opsi PD, yang kemudian didukung oleh PPP, PAN, dan PPP, yakni kenaikan ICP 10 persen, dan rentang waktu perhitungan adalah 3 bulan saja.
Sumber di internal Fraksi Golkar menyebutkan Ketua Fraksi mereka, Setya Novanto, ditelepon oleh Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie.
"Pesannya, pokoknya pilih opsi yang tidak menyakiti hati SBY, dan sekalian tak membuat rakyat makin marah," kata sumber yang menolak disebutkan namanya itu.
Golkar lalu keluar ruangan dan memilih tak mau mengkompromikan sikapnya.
Ketakutan Fraksi Demokrat
"Di detik-detik terakhir kita dipaksa untuk ikut PD tapi kita semua berontak melawan. Kita tetap teguh pada pernyataan pertama," kata Bambang.
Anggota Partai Demokrat pun terlihat panik dengan sikap Golkar itu.
Di dalam ruangan lobi, terlihat petinggi Demokrat yang tak akur bila bicara soal kasus Nazaruddin, seperti Marzuki Alie, Mirwan Amir, dan Saan Mustopa, menjadi bersatu.
Namun demikian, opsi itu masih aman buat Golkar maupun PD, karena suara mereka masih bisa mengalahkan gabungan suara PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura yang hanya berjumlah 137 kursi.
Sementara apabila opsi dua milik Golkar ikut divoting, maka jumlah suaranya 163 dengan catatan PKS ikut dengan opsi mereka.
Sementara opsi PD menjadi pemenang karena gabungan suara PD, PAN, PKB, dan PPP adalah 260 kursi.
"Dalam perhitungan kita PD dan pengikutnya akan menang. Kita tidak menyangka tiba-tiba PKS gabung ke opsi PDI Perjuangan menolak sepenuhnya," kata Bambang.
Apabila PKS gabung ke opsi PDI Perjuangan, jumlah suara memang masih kalah yakni 194 suara.
Namun para politisi PD meyakini Golkar akan bermanuver dan bisa tiba-tiba pindah dan mengikuti langkah PKS.
Ketakutan itu makin menjadi karena seluruh proses sidang paripurna ditonton secara langsung melalui siaran televisi nasional, dan PKS serta Golkar dinilai tak mau kehilangan muka di depan publik.
Karena itulah posisi Golkar kemudian dikunci koalisi pemerintah dengan PD dan fraksi lainnya dengan tiba-tiba menarik opsi, dan ikut dengan opsi Golkar.
Dan interupsi Johnny Allen pun menjadi penanda strategi dan komando itu.
"Mau tidak mau, PD dan pengikutnya balik badan ikut Golkar agar PDI Perjuangan tidak menang," kata Bambang.
Seandainya interupsi tak dilakukan, dengan catatan Golkar mengikuti suara PKS bergabung dengan PDI Perjuangan, maka suara penolak kenaikan harga BBM menjadi 300.