Kerugian akibat macet lebih besar dari pada APBD DKI. 

Bakal calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid bertekad menghidupkan kembali 36 situ yang "menganggur" di  Jakarta dan sekitarnya sebagai penampung air hujan atau banjir  kiriman. 
 
"Dengan (menghidupan situ) itu, kita bisa punya cadangan air baku  sekaligus mengatasi banjir, dan membuka pusat rekreasi warga. Semua  pihak, seperti pemda di Jabodetabek sama-sama diuntungkan," kata  Koordinator Relawan Hidayat, Dr Zulkieflimansyah di Jakarta, hari ini. 

Ia menjelaskan, pernyataan Hidayat itu disampaikan saat bertemu  pengusaha muda Sandiaga S Uno, pendiri Saratoga Investama dalam Grup  Recapital, akhir pekan ini.  Sandiaga menjelaskan bahwa grup usahannya bergerak di berbagai bidang, seperti perbankan (Bank Pundi), pertambangan (Adaro), transportasi (Mandala), termasuk penyediaan air bersih (Aetra). 
 
"Jakarta butuh 'water management' yang komprehensif, jika tak mau  kebanjiran atau kelangkaan air bersih," kata Sandi yang bersama kawan  SMA-nya Rosan Roeslani dan Ridwan Zachrie mendirikan Saratoga  Investama. 

Sejak berdiri di masa krisis 1998 sampai saat ini Grup Recapital  telah mempekerjakan 25 ribu karyawan. 

"Kami pengusaha tidak berpolitik, tapi kangen dengan solusi untuk  berbagai persoalan ibu kota," katanya. 
 
Menurut Hidayat Nur Wahid, Jakarta tidak hanya Ibu Kota RI, tapi  juga pusat kantor Sekjen ASEAN.  Karena itu, kata dia, Jakarta harus lebih baik dari ibu kota  negara-negara ASEAN semisal Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok,  dan jangan sampai dipersepsikan sama dengan Phnom Phenh, Kamboja  atau Vien Thien, Vietnam. 

"Dalam hal kemajuan ekonomi dan pengembangan seni-budaya,  potensi Jakarta sangat besar, masa kita terjebak pada masalah klasik  banjir dan macet saja. Kita akan benahi birokrasi dan optimalkan  partisipasi warga dalam beragam progam padat karya untuk menekan  pengangguran," kata Hidayat, yang pada Pilkada DKI Jakarta 2012  berpasangan dengan kader PAN Didik J Rachbini.
 
Untuk itu, kata dia, perlu terobosan mengatasi kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kerugian sangat besar, di mana menurut lembaga  pemantau kebijakan publik, hingga Rp43 triliun. 
 
"Kerugian akibat macet lebih besar dari pada APBD DKI, akibat  pemborosan energi dan kesempatan bisnis yang hilang," katanya.