Keberadaan UPT pemerintah pusat kian menguatkan kesan itu.
    
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Jimly Asshiddiqie mengritisi pemerintah terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Kritik penyandang Guru Besar pada Universitas Indonesia (UI) itu dilontarkan saat silaturrahim dengan Pengurus Wilayah Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) Kalimantan Selatan, tadi malam.

Menurut mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) itu, pemerintah perlu lebih membenahi sistem pelaksanaan otonomi daerah (otda).

Sebagai contoh keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah-daerah, yang bisa membuat tumpang tindih proyek pemerintah.

Selain itu, dengan keberadaan UPT pemerintah pusat tersebut menimbulkan kesan, pemberian otda seakan masih setengah hati, lanjutnya, dalam silaturrahim yang dihadiri anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Kalsel.

"Oleh sebab itu pula pemerintah daerah tidak bisa leluasa mengurusi daerahnya sesuai asas Otda, karena peraturan pemerintah pusat," tuturnya.

Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah juga mengritisi sikap pemerintah pusat yang terkesan tidak tulus dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah.

"Padahal perundang-undangan hanya lima hal yang tidak boleh diurusi daerah, antara lain urusan hubungan luar negeri, moneter/keuangan, agama, pertahanan dan keamanan," lanjut politisi senior Partai Golkar itu.

Tapi kenyataannya, menurut Alamsyah, urusan lain di daerah tetap dicampuri, pemerintah pusat. Misalnya, upaya untuk mencari sumber dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara Sekda Kalsel HM Muchlis Gafuri yang hadir dalam silaturrahim tersebut, menyatakan belum sependapat dengan hasil kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendata, penduduk miskin di provinsinya meningkat.

"BPS boleh-boleh saja mengeluarkan data penduduk miskin Kalsel meningkat. Tapi tolong berikan data secara rinci, apa penyebab dan di daerah atau kabupaten mana? katanya.

Dengan data rinci, Gafuri mengatakan, akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan atau peningkatan kesejahteraan penduduk yang dikategorikan miskin tersebut.