Akibat aksi "terorisme" yang dilakukan pemerintah itu, kondisi kejiwaan masyarakat Indonesia dalam 4 bulan belakangan disebut tidak tenang.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuduh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang melakukan kejahatan besar terhadap rakyat Indonesia.

Kejahatan besar ini, sebagaimana diungkapkan oleh Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI, dilakukan oleh pemerintahan SBY dan DPR sekarang ini dengan cara mengubah-ubah kebijakan yang mereka lakukan terkait konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Salah satu yang dikritisi oleh Tulus kali ini adalah soal rencana kenaikan harga BBM yang sedianya akan dilakukan 1 April lalu, dan juga rencana pembatasan subsidi BBM yang rencananya akan diumumkan oleh Presiden SBY 24 April mendatang.

"Perubahan-perubahan seperti itu ada state terorism, terorisme negara yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR terhadap rakyat Indonesia. Karena tidak ada di negara mana pun di dunia ini yang untuk soal kebijakannya, soal BBM ini, selalu berkutat-kutat tidak jelas seperti yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR sekarang ini," kata Tulus, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/4) pagi.

Tulus mengatakan bahwa akibat aksi "terorisme" yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dan DPR tersebut, kondisi kejiwaan masyarakat Indonesia dalam waktu empat bulan belakangan ini menjadi tidak tenang. Hal ini menurutnya diakibatkan oleh terjadinya kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok.

"Dengan kebijakan BBM yang tidak jelas ini, jelas sekali kita lihat bahwa ibu-ibu rumah tangga mengeluh karena kenaikan harga bahan pokok. Padahal harga BBM juga belum naik," kata Tulus lagi.

Atas kondisi itulah, Tulus pun mendesak pemerintah dan DPR untuk segera memperjelas kebijakan BBM yang akan segera mereka ambil. "Jangan lagi energi kita habis untuk melihat celotehan tentang bagaimana mengendalikan atau membatasi konsumsi BBM. Kalau kita melihat teknis penerapannya, mudah kok. Itu kan cuma masalah teknis saja," kata Tulus.