Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak berniat meninggalkan koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

Namun, mereka siap jika kemudian etika dalam partai koalisi mengharuskan partai tersebut keluar.
 
"Di dalam atau di luar kami siap, yang penting bagaimana bekerja untuk  rakyat, baik di luar atau tidak," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim di Gedung DPR, Selasa (3/4).
 
Hingga saat ini, PKS menilai setiap langkah yang mereka ambil sudah  dipertimbangkan matang dan dilakukan untuk kepentingan publik.
 
"Kami berkesimpulan apa yang kami lakukan sudah sangat tepat sesuai aspirasi publik," katanya.
 
Dalam koalisi, kata dia, tidak harus berpendapat sama dengan partai-partai lain namun harus bersifat subtanstif, koalisi untuk menyejahterakan rakyat.
 
"Ketika ada soal yang mengabaikan rakyat kami merasa tidak apa-apa bersebarangan," lanjut anggota Komisi VIII DPR itu.
 
Angin permintaan PKS dikeluarkan dari koalisi makin kencang menyusul sikap partai tersebut yang dinilai kerap tak sejalan dengan partai-partai koalisi. 

Antara lain dalam kasus angket Century, kasus angket mafia pajak, interpelasi soal moratorium remisi koruptor dan pembebasan bersyarat serta soal UU APBN-P 2012 pada Sabtu (31/3) dini hari.

Sejumlah fungsionaris Partai Demokrat sebagai pemimpin koalisi seperti Ruhut Sitompul menilai PKS harus mengundurkan diri, sementara Ketua Departemen Komunikasi Publik Andi Nurpati menilai PKS harus dikenai sanksi.