HIPPI melakukan polling melalui email kepada sejumlah pengusaha di seluruh DKI. 

Sejumlah asosiasi pengusaha DKI Jakarta akan melakukan polling calon Gubernur DKI Jakarta yang dinilai mampu memimpin Jakarta terutama yang berpihak kepada kepentingan bisnis.
 
“Kami sedang melakukan polling melalui email kepada sejumlah pengusaha di seluruh DKI Jakarta yang sudah dilaksanakan sejak tiga minggu belakangan ini,” kata Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, dalam diskusi  “Gubernur DKI Jakarta Harapan Pengusaha” di Gedung Sasana Prasada Karya, Jl. Suryopranoto, Jakarta Pusat, hari ini.
 
Dalam diskusi yang dihadiri puluhan pengusaha di DKI Jakarta, Sarman menuturkan nantinya hasil polling diumumkan kepada masyarakat umum melalui media massa.
 
“Sekarang tiap hari kita update. Kira-kira dalam survei tersebut ada 10 pertanyaan mengenai sejauh mana pengusaha mengenal sosok calon, kepemimpinan, kemampuan calon. Kita juga tanya dari segi keyakinan dalam memimpin untuk lima tahun kedepan,” jelasnya.
 
Menurut Sarman, polling ini penting dilakukan untuk melihat proyeksi kepemimpinan Gubernur DKI yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi dunia usaha.
 
“Kalau gubernur pro dunia usaha, otomatis menyerap ke bawah juga, kalau pengusahanya lancar tentu Upah Minimum Provinsinya juga akan naik. Daripada gubernur yang tidak pro dunia usaha, tidak mengerti apa yang menjadi masalah utama ekonomi Jakarta, artinya kondisi ekonomi lebih bagus itu yang kita harapkan,” tegasnya.
 
Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya Kamsul Hasan, merekomendasikan bahwa hasil polling tersebut ada baiknya diumumkan setelah 24 Juni 2012 atau pada saat masa kampanye dimulai.
 
“Karena pada saat itu dapat langsung di kroscek apakah program-program kerja yang mereka sampaikan sesuai dengan aspirasi para pengusaha atau tidak,” jelasnya.
 
Kamsul menambahkan, yang paling penting adalah Gubernur yang terpilih tersebut bukan hanya “pintar” mengungkapkan program kerjanya didepan simpatisan saja, tetapi di hadapan DPRD juga.
 
“Apa yang disampaikan kepada para simpatisan harus sama dengan apa yang nanti akan disampaikan di depan DPRD, karena yang disampaikan disana adalah yang paling bisa dimintai pertanggungjawabannya,” jelasnya.