Perbankan Diminta Dukung Pendanaan Wirausaha Transmigran
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, meminta kepada pihak perbankan untuk dapat ikut mendukung pendanaan di sektor kewirausahaan dan pengembangan sektor usaha untuk para transmigran yang berada di wilayah transmigrasi.
“Dukungan perbankan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kewirausahaan di wilayah transmigrasi,” kata Menakertrans, melalui keterangan pers, hari ini.
Muhaimin menuturkan saat ini dukungan perbankan terhadap wilayah transmigrasi masih terbatas.
Banyak bank yang tidak memiliki infrastruktur untuk melayani para penduduk di kawasan pedesaan dan wilayah transmigrasi.
”Karena potensi ekonomi kreatif di pedesaan cukup besar, selain itu, pembangunan infrastruktur pendesaan juga memberikan peluang untuk wilayah transmigrasi,” kata Muhaimin.
Dengan masuknya sektor perbankan akan mempermudah pengembangan pasar dan pusat ekonomi di wilayah pedesaan dan kawasan transmigrasi.
Selain itu keberadaan sektor perbankan pun diharapkan dapat membantu wirausaha di wilayah transmigrasi dan dapat memberikan nilai tambah dan kemudian berdampak mengalirnya arus investasi ke daerah dan menggerakkan ekonomi wilayah.
“Bahkan sangat dimungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di wilayah tersebut dengan adanya dukungan permodalan wirausaha,” kata Muhaimin.
Saat ini terdapat 44 kawasan transmigrasi yang yang sudah berkembang menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM).
Pada 44 KTM yang tersebar di seluruh Indonesia, pemerintah telah meningkatkan pengembangan 3 sektor, antara lain sektor perkebunan, pertanian dan peternakan; sektor jasa dan wirausaha; serta pembangunan infrastruktur dan transportasi.
Pelaksanaan program pembangunan transmigrasi dalam kurun waktu 60 tahun terakhir disebut telah memberikan peluang usaha serta berhasil meningkatkan kesejahteraannya sekitar 2,2 juta KK atau sekitar 8,8 juta orang miskin dan pengangguran.
Selain itu, melalui transmigrasi telah dibangun dan dikembangkan 3.325 desa baru.
Diantaranya ada 89 desa telah berkembang menjadi ibukota kabupaten, dan 235 desa lainnya berkembang menjadi ibukota kecamatan.
"Pendapatan masyarakat meningkat dari tahun ke tahun, fasilitas pendidikan menengah dan keagamaan cukup tersedia, pelayanan kesehatan cukup baik oleh adanya Puskesmas dan kunjungan dokter secara priodik. Interaksi sosial dan keagamaan harmonis dan membanggakan," kata Muhaimin.