Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menargetkan peraihan 10% kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014. 

Muhaimin mengatakan hal itu saat pelantikan dan musyawarah pimpinan wilayah PKB Sumatra Utara di Medan, Sabtu (21/4).

"Kami berkeyakinan mampu meraih target tersebut." 

Alasan pertama, kata dia, kekuatan PKB telah menyatu karena konflik internal yang selama ini terjadi sudah mampu diselesaikan dengan baik. 

Dengan menyatunya berbagai potensi yang ada, kekuatan PKB semakin solid sehingga memudahkan untuk meraih kemenangan. 

Kemudian, lanjut Muhaimin, dari konsolidasi dan kunjungan ke berbagai daerah belakangan ini, diketahui jika seluruh kader PKB telah memiliki komitmen untuk memenangkan partai politik tersebut. 

Pada Pemilu 1999, dengan kekuatan yang masih kompak, PKB mampu meraih 13% kursi di DPR. Sedangkan pada Pemilu 2004 dengan sedikit permasalahan internal yang terjadi, PKB masih mampu meraih 11 kursi DPR. 
 
Karena itu, dengan kekompakan yang mulai utuh kembali, pihaknya menargetkan 10 persen kursi DPR.

"Itu target yang realistis," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin itu. 

Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengatakan, target untuk meraih 10% kursi DPR itu disebabkan PKB bukan hanya berkeinginan mewarnai keadaan, tetapi juga memimpin perubahan. 

"Jadi, kita tidak boleh menunggu dan tergantung pada orang lain," katanya. 

Pada kesempatan itu, Muhaimin Iskandar melantik Ance Selian dan Jansen Harahap sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PKB Sumut. 
 
Seusai dilantik, Ketua PKB Sumut Ance Selian mengatakan, dengan kekuatan kader saat ini, pihaknya berkeinginan untuk mengantarkan tiga wakil di DPR. 
Sedangkan untuk daerah, pihaknya menargetkan 150 kursi di seluruh kabupaten/kota dan satu fraksi di DPRD Provinsi Sumut. 
 
"Seluruh kader sangat siap untuk memenangkan PKB," katanya. 

Ance mengatakan, upaya mencapai satu fraksi di DPRD Sumut itu dimaksudkan agar PKB mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

Selama ini, pihaknya menilai legislatif tersebut belum maksimal, bahkan terkesan ikut terlibat dalam hal-hal yang menyakiti hati masyarakat. 

Ia mencontohkan dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang sedang hangat dibicarakan tetapi kurang direspon DPRD Sumut. 

"Kalau PKB ada satu fraksi, rakyat tidak akan dibiarkan 'dicabik-cabik'," 
katanya.