Di tengah-tengah penolakan mayoritas elemen bangsa terhadap wacana penaikan harga BBM, ternyata kebocoran anggaran negara masih terus terjadi di berbagai lini. 

Menanggapi politik anggaran yang ada di negeri ini, politisi senior di PDIP Tjahjo Kumolo, akhir pekan lalu, kepada Beritasatu.com mengungkapkan persoalan lain terkait anggaran. Yakni, belum diprioritaskannya kepentingan masyarakat luas dalam politik anggaran yang diciptakan pemerintah. 

"Lantaran itulah, anggaran negara yang besar tidak  memiliki efek riil pembangunan masyarakat. Kini banyak program yang terlalu diada-adakan. Sehingga sulit menghemat anggaran negara," tandasnya.

Berikut petikan selengkapnya hasil wawancara khusus dengan Tjahjo: 

Bagaimana pendapat Anda soal politik anggaran negara kita?
APBN kita itu besar, mencapai 1.400 triliun lebih. Lalu kenapa tidak berefek kepada  masyarakat? Perencanaannya yang salah atau pelaksanaannya yang salah? Itu yang menjadi masalah utama, anggaran negara yang besar tak  memiliki efek riil pembangunan masyarakat.

Bukankah itu kerap dianggap disebabkan banyaknya kebocoran anggaran negara?
Tidak juga. Selama ini masalah ini sering dianggap terkait salahnya strategi anggaran dan akibatnya tidak tepat sasaran. Yang penting sebenarnya bagaimana menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran. 

Maksud tidak tepat sasaran?
Dalam konteks itu, sebenarnya banyak program pemerintah tidak fokus dengan  dampak yang sangat kecil untuk kesejahteraan masyarakat dan kualitas  pembangunan nasional.

Apa buktinya?
Begini saja, kita lihat dari belanja modal negara yang hanya sekitar 11 persen dari total APBN. Padahal belanja modal ini yang menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat, misalnya. Anehnya, pemerintah justru lebih banyak mengeluarkan untuk belanja sosial dan belanja barang.

Salah satu pengeluaran besar negara adalah membayar ongkos birokrasi?
Iya itu benar sekali. Besarnya belanja untuk aparatur, misalnya, tidak  selalu salah kalau jumlahnya besar sepanjang fokus dan dampaknya buat  peningkatan kesejahteraan rakyat jelas. 

Anda mau mengatakan pemerintah tidak benar-benar berusaha membangun masyarakat dalam politik anggarannya?
Iya, seharusnya pembangunan lebih fokus, dipadatkan, atau terkonsentrasi pada arah pembangunan yang jelas.

Lalu bagaimana itu bisa menghemat anggaran negara?
Ya jelas akan dapat dilakukan penghematan. Tidak seperti sekarang di mana  banyak program yang terlalu diada-adakan yang implikasi manfaatnya buat  rakyat tidak ada, pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat sangat kecil.  Pada titik itu political will pemerintah dan DPR diperlukan.

DPR sendiri kenapa membiarkan politik anggaran pemerintah yang demikian?
Semua program kegiatan yang ada di APBN adalah wewenang Pemerintah. DPR hanya diajak membahas program-program yang disodorkan pemerintah itu. Jadi  memang politik anggaran yang baik serta tepat sasaran harus dimulai dari  pemerintah sendiri.