PKS selama ini tidak berperilaku santun dalam politik. 

Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Kaolsisi Syarief Hasan  mengemukakan belum bisa dipastikan sampai kapan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diundang rapat Setgab. 

Pihaknya masih menunggu perkembangan, apakah PKS memang akan  kembali diajak atau dibiarkan seterusnya tidak mengikuti rapat Setgab.

"Kamia tunggu saja perkembangan. Saya belum bisa mengatakan seperti apa ke depannya," kata Syarief di Jakarta, Sabtu (21/4).

Ia menjelaskan PKS tidak diundang rapat karena memang telah melanggar  kontrak. Soal seperti apa tindakan berikutnya menunggu perintah dari  Ketua Setgab yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun dia menegaskan PKS adalah partai yang tidak santun dan tidak paham  etika berkoalisi. PKS hanya ingin mengambil keuntungan secara ekonomi  dan politik dalam keberadaannya di koalisi.

"Saya sangat menyesalkan sikap PKS yang tidak paham, tidak mengerti  substansi berkoalisi. Jelas sekali PKS hanya mau mengambil keuntungan  ekonomi dan politik sesaat dalam berkoalisi saat ini," ujarnya.

Menurutnya, jika PKS santun dalam berpolitik seharusnya secara bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah. Bukan sebaliknya mencari popularitas dan menuduh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berani berbeda pendapat dengan Partai Golkar atau partai yang lain.

"Berpolitik harus menggunakan etika, jujur, konsisten dan berkomitmen.  Jangan cuma mau ambil untung untuk kepentingan diri sendiri. Itu sama  sekali tidak santun, tidak beretika," ujar anggota Dewan Pembina Partai  Demokrat ini.

Dia mengemukakan dalam beberapa kebijakan pemerintah, PKS kerap jadi  penghambat dan melontarkan kritikan tajam terhadap pemerintah.  

Menurutnya, sikap PKS tersebut lebih karena PKS mencari popularitas  ketimbang karena memikirkan kesejateraan rakyat. Contoh itu sangat jelas  terlihat pada pembahasan UU APBN Perubahan 2012, akhir Maret lalu.

"Tidak ada solusi dari PKS. Mereka tidak menggambarkan sikap yang dewasa  dalam berpolitik,” ujar Syarief yang juga Menteri Koperasi dan UKM ini.

Berbeda dengan partai anggota koalisi yang lain, dari awal pembahasan UU  APBNP, PKS sudah memilih bersebarangan dengan sikap pemerintah.  

Padahal, dalam berpolitik yang santun dan bertanggung jawab, PKS mesti  menyadari makna dari pilihan berkoalisi, yakni secara bersama-sama  memecahkan persoalan.

"Tidak bisa menolak UU APBNP tanpa solusi apapun. PKS berbicara sana-sini, tapi apa yang mereka tawarkan. Tidak ada!" tegasnya.

Ia mengemukakan partai lain dalam koalisi sangat menjunjung tinggi etika  berkoalisi. Penghormatan atas etika itu telah lama hilang dari PKS.  

Karena itu, ia menilai keberadaan PKS di koalisi saat ini bagai seorang  pemain bola yang sudah dua kali menerima kartu kuning dalam satu  pertandingan.

"PKS harus minta maaf secara terbuka kepada publik dan Pak Presiden.  Harus tahu dengan konsekuensi dua kartu kuning itu," tukas Syarief.