"Alokasi dana KPU Provinsi DKI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yakni senilai Rp253 Miliar."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengaku memiliki anggaran cukup untuk mengakomodasi seluruh keperluan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2012, termasuk tes kesehatan para kandidat. 

"Alokasi dana KPU Provinsi DKI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yakni senilai Rp253 Miliar," kata Ketua Pokja Pencalonan KPU Provinsi DKI Jakarta, Jamaluddin, yang ditemui di RSPAD Gatot Subroto, Senin (9/4). 

Dia menuturkan bahwa dana tersebut sudah dianggarkan sejak satu tahun lalu, sebelum pilkada dimulai. "Ya memang, dulu sempat ditawarkan opsi biaya ditanggung oleh calon, tapi kan dibatalkan, karena permasalahan obyektivitas," tegasnya.

Sebelumnya pada 11 Maret, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, mengatakan cagub dan cawagub diberi opsi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, baik dari dana pribadi atau dibiayai KPU. 

Juri mengakui, untuk pemeriksaan kesehatan tersebut pihaknya telah melakukan memberikan alokasi dana, namun tidak banyak. 

"Kami sudah mengalokasikan dana, tapi kita juga usulkan pasangan calon untuk membiayai sendiri. Ini tawaran tidak bertele-tele, jika pasangan calon  bilang tidak ya kami biayai," ujar Juri ketika itu. 

Namun, usulan itu segera menuai kritikan dari kalangan dewan. "Harusnya ada anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, sebab jika menggunakan anggaran pribadi dikhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan syarat yang  telah ditetapkan," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda, ketika itu. 

Menurut Ida, apabila ditetapkan demikian, selain alokasi dana untuk pemeriksaan  kesehatan tak digunakan, maka dikhawatirkan para cagub dan cawagub akan mencari rumah sakit lain. Sehingga menimbulkan hasil pemeriksaan yang tidak fair. 

"Jika anggaran yang diajukan untuk pembelian tisu maka tidak boleh diganti dengan gelas. Jadi tidak menyalahi aturan," ujarnya. 

Untuk diketahui, kebijakan pembebasan tes kesehatan bagi calon gubernur ternyata berbeda antardaerah. Jika di DKI Jakarta, KPUD membebaskan biaya tersebut, maka lain lagi di Aceh. 

Di Kota Serambi Mekah itu, setiap pasang calon gubernur beserta wakilnya harus menguras kocek pribadi sekitar Rp15 juta, untuk tes kesehatan.