Hanura tetap tegar sebagai oposisi dan konsisten membela rakyat kecil.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan, Partai Hanura tidak akan melakukan koalisi dengan partai manapun di parlemen.

Hal ini dikatakan Ketua Umum DPP Partai Hanura Jendral TNI (Purn) Wiranto usai membuka Rapat Kerja (Rakerda) DPD Partai Hanura Sumbar di Asrama Haji Padang, hari ini.

"Kita tetap tegar sebagai oposisi. Tidak benar isu yang mengatakan Hanura akan berkoalisi dengan Partai Demokrat di parlemen, kami tetap konsisten membela rakyat kecil," kata Wiranto.

Menurut dia, partai Hanura tidak menganggap pertemuan antar kedua petinggi partai (Partai Hanura dan Partai Demokrat) sebagai tawaran dari Partai Demokrat untuk berkoalisi di tingkat parlemen.

"Itu bukan koalisi, hanya kesepahaman untuk mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat," tandasnya.

Dia menambahkan, tidak ada pembahasan untuk mengajak Partai Hanura bergabung dalam partai koalisi pendukung pemerintah.

"Kesepakatan hanya bentuk kesepahaman kami karena kebersamaan dalam membahas RUU Pemilu,"katanya.

Dia mengatakan, kesepahaman itu disepakati seluruh partai pendukung sistem pemilu terbuka dan sistem penghitungan suara dengan kuota murni.

Kesepahaman itu dirumuskan dan dibahas bersama-sama. "Tidak ada kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing partai, hanya kesepahaman bersama," kata Wiranto.

Terkait adanya tawaran pada kader Hanura untuk menjadi menteri, lanjut Wiranto, Partai Hanura tidak akan melayani tawaran apapun yang diberikan kepada kadernya, baik untuk jabatan menteri sekalipun. 

"Partai Hanura dibangun untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil," kata Wiranto.

Dia mengemukakan, partai Hanura tidak tergiur dengan tawaran tersebut, dan akan tetap konsisten dengan sikapnya sejak awal. "Kami tetap konsisten untuk kepentingan rakyat, tegak lurus dalam membela kepentingan rakyat. Kami tidak pernah mengkhianati rakyat," tegasnya.

Ketika kebijakan itu berpihak, ujarnya, dengan kepentingan rakyat Partai Hanura mendorong sepenuhnya. "Kalau tidak berpihak, seperti masalah kenaikan BBM, kita bersikap kritis," kata mantan Panglima TNI itu.