Usulan untuk mengusung mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Partai Demokrat dinilai untuk mengamankan posisi mereka hingga 2019.

Hal itu dikemukakan oleh pengamat politik asal Universitas Indonesia, Ibramsyah. Dalam  analisanya, Partai Demokrat pada dasarnya ingin mencalonkan orang yang akan menang dengan elektabilitas yang tinggi.

”Demokrat ingin aman sampai 2019. Intinya untuk pengamanan partai, apalagi Demokrat saat ini sedang terkena tsunami,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada Beritasatu.com, Kamis (3/5).

Menurutnya, Kalla memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, bahkan dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang saat ini gencar mendorong dirinya untuk maju menjadi calon presiden dari Golkar.

Ibramsyah juga menilai, Partai Demokrat tidak memiliki kader yang bisa dimajukan sendiri, misalnya sang ketua umum yang saat ini sedang ramai dibicarakan terkait kasus korupsi, Anas Urbaningrum.
 
”Siapa yang akan memilih Anas?” tuturnya.
 
Lebih lanjut menurut Ibramsyah setelah memilih calon presiden dengan elektabilitas dan tingkat popularitasan yang tinggi untuk 2012. Partai Demokrat bisa menyusun kekuatan kembali hingga 2019, sehingga pada pemilihan presiden selanjutnya periode 2019-2024.

”Sangat masuk akal jika Demokrat memilih Kalla. Tapi pasti ada bargaining power dari Demokrat. Jangan-jangan yang menjadi wakil presiden dari Cikeas untuk maju sebagai capres di pilpres berikutnya,” kata dia.

Peringatan untuk Golkar
Hal lainnya, usulan nama Kalla oleh Demokrat bisa jadi peringatan kepada partai Golkar.

”Ini warning agar Golkar tidak memilih orang sembarangan untuk menjadi capres. Karena dibandingkan dengan Aburizal, Kalla jauh lebih tinggi elektabilitasnya," kata dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan dirinya enggan mengomentari hal yang sebenarnya belum menjadi keputusan resmi. Sehingga, dirinya belum bisa menarik kesimpulan mengenai hal itu. 

Agung mengatakan hak masing-masing kader untuk dicalonkan atau diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada Rapat Pimpinan Khusus Golkar yang akan digelar bulan Juli 2012. 

Namun, jika memang Kalla benar diusung oleh Partai Demokrat, hal ini bisa mempengaruhi suara di dalam partai. Agung pun berharap hal itu tidak terjadi.

”Tentu saja ada dampaknya karena beliau  (Kalla) sebagai senior, pernah menjadi ketua umum. Kami tidak mengharapkan itu terjadi. Kalau bisa sebaiknya dari satu pintu, tapi saya tidak bisa membatas-batasi,” ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan Partai yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mempertimbangkan mengusung Kalla sebagai calon presiden. Ia menilai Kalla sebagai sosok yang memiliki kemampuan dan popularitas untuk bertarung sebagai capres di pilpres 2014.