Pekerjaan dalam bidang kesehatan sangat banyak dan berat. 
 
Partai Golkar mendesak agar jabatan Menteri Kesehatan (Menkes) yang  ditinggalkan almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih untuk segera diisi. 

"Posisi Menkes memang harus diisi. Tetapi itu wewenang presiden.  Reshuffle adalah hak prerogatif presiden," kata Ketua Umum Partai Golkar  Aburizal Bakrie, di Jakarta, hari ini

Pria yang akrab disapa Ical itu mengatakan pekerjaan dalam bidang kesehatan sangat banyak dan berat. Oleh karena itu, lanjut dia, beban kerja  seperti itu tidak boleh dibiarkan kosong dalam waktu yang lama.

Saat ditanya apakah perlu pos menteri lain diganti, termasuk menganti  menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia menegaskan itu wewenang  presiden. "Kalau presiden merasa perlu pembaruan maka silahkan  dilakukan," jawab dia.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana  mengemukakan perombakan (reshuffle) kabinet bisa saja dilakukan, bergantung pada dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan.  

Menurut Sutan, reshuffle juga bisa terjadi untuk menyikapi jabatan yang kosong saat ini seperti posisi Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Energi dan Sumber  Daya Manusia.

"Getar-getar reshuffle ada. Tapi kita tunggu saja. Sikap pak SBY kan  susah ditebak. Saat-saat diam, bisa saja itu dilakukan. Selama ini  sering terjadi seperti itu," kata Sutan di Jakarta, Rabu (2/5).
 
Sutan menambahkan reshuffle bisa juga untuk merespons keberadaan PKS yang belakangan ini diisukan akan dikeluarkan  dari partai koalisi.