Kenaikan anggaran hibah dua tahun menjelang pilkada  DKI tersebut diduga berkaitan dengan pemenangan Fauzi Bowo. 

Dua  tahun menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI, anggaran belanja hibah DKI Jakarta mengalami kenaikan besar hingga 200 persen. Hal ini disinyalir untuk upaya pemenangan calon-calon gubernur yang akan bertarung di Pilkada nanti.

Indonesia Budget Center (IBC) mengungkapkan jika dibandingkan kenaikan hibah tahun 2008-2010 dengan 2010-2012 maka terlihat perbedaan mencolok.  Kenaikan anggaran hibah pada APBD  Jakarta tahun anggaran 2008-2010 mencapai Rp  67 miliar dari Rp 367 miliar menjadi Rp 434 miliar. Sedangkan dari 2010 ke 2012, anggaran hibah naik Rp 933 miliar atau sebesar 215 persen  mencapai Rp 1,37 triliun.

Roy Salam,  Peneliti IBC, mengatakan kenaikan anggaran hibah dua tahun menjelang pilkada  DKI tersebut diduga berkaitan dengan upaya  pemenangan calon gubernur incumbent, Fauzi Bowo, karena pengaturan atas penggunaan dana ini yang tahu penilaiannya hanya kepala daerah.

"Pengaturan dana ini hanya melekat ke laporan pernyataan kepala  daerah yang dalam nota pertanggung jawaban tidak dirinci," ujar Roy hari ini

"Penentuannya (APBD) memang cenderung subyektif dan mudah dipolitisasi oleh incumbent untuk pemenangannya," tambahnya.

Dia mengatakan mekanisme, rincian, dan aturan terkait pengeluaran dana hibah itu pun tidak transparan.

"Kalau kita tanya DPRD apakah mereka  tahu (mengenai anggaran hibah), seolah menghindar. Artinya tidak menutup peluang ada anggota DPRD yang memiliki kepentingan atas dana tersebut," ujar Roy.

Menurut Roy, ketidaktransparanan ini membuat pengawasan menjadi sulit untuk menentukan apakah dana hibah Rp 1,37 triliun diberikan ke masyarakat  yang berhak.

Dia menambahkan fenomena kenaikan anggaran bantuan, baik sosial atau hibah, secara besar-besaran sering terjadi jelang pilkada. Misal, IBC menemukan kejanggalan penggunaan anggaran hibah di Pilkada Banten 2011 lalu dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi di Jakarta.

"Investigasi kawan- kawan (terhadap Pilkada Banten) ditemukannya  adanya kejanggalan atas penggunaan dana hibah tersebut . Bisa saja hal yang sama nanti terjadi di Jakarta," kata Roy. 

Atas  kondisi itulah Roy karena itu mendesak baik Badan Pemeriksa Keuangan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mulai  memantau penggunaan dan pengelolaan dana hibah tersebut.