Pemohon ijin kehutanan bisa melihat langsung lewat website.

Untuk menjamin transparansi dalam pemberian ijin, Kementerian Kehutanan mendirikan pusat pelayanan informasi bidang kehutanan secara online yang akan di-launching Juni mendatang, jelas Hadi Daryanto, sekretaris kementerian kehutanan, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (26/5).

"Ini juga salah satu bagian dari moratorium, harus transparan, jadi kita buat secara online. Sekarang masih belum running, nanti Juni baru dilaunch," jelas Hadi menambahkan kantor pelayanan tersebut berada di lantai 2, Gedung A, kompleks Manggala Wana Bhakti, Kementerian Kehutanan.

Ia menjelaskan bahwa pemohon ijin akan mendapatkan nomor registrasi dan bisa melihat secara online apakah areal yang dikehendaki masuk dalam peta moratorium atau tidak.

"Kita masih memasukkan data-data dari kementerian lain, yaitu ESDM. Tapi, nantinya mereka juga akan bangun sistem pelayanan online ini. Jadi, peta bisa diakses di masing-masing kementerian. Bahkan di UKP4 juga bisa diakses," tambah Hadi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pendirian pelayanan informasi secara online dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara menteri kehutanan, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri lingkungan hidup, menteri dalam negeri, kepala badan pertanahan nasional, kepala badan informasi geospasial, dan kepala satuan tugas REDD+.

"Nanti di LH kan bisa juga dilihat apakah Amdal sesuai atau tidak. Nanti di kehutanan, di cek apakah sesuai dengan HCVF (high conservation value forest) atau tidak," katanya.