KontraS: Kepolisian Sebaiknya Dibubarkan
Kepolisian Republik Indonesian (Polri) kembali menunjukan ketidakcakapan dalam menjaga dan menegakan hukum di Indonesia. Khususnya terkait dengan perlindungan warga negara dalam beribadah yang sudah dilindungi oleh konstitusi.
"Gereja Filadelfia, Bekasi (Jawa Barat) masih diteror lagi oleh massa pagi ini. Ada pemukulan dan sweeping orang. Polisi, alhamdullilah, juga hadir tapi diam manis. Tidak ada yang dilakukan dan mereka hanya menonton peristiwa itu dengan baik," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar di Jakarta, hari ini.
Menurut master lulusan Inggris ini, kerusakan yang disebabkan kegamangan polisi dalam menghadapi peristiwa berlatar belakang keyakinan ini sudah luar biasa. Untuk itu, dia mengusulkan, ada baiknya reformasi Polri mencontoh yang dilakukan di Georgia.
"Di sana, polisinya, dibubarkan selama beberapa bulan oleh presidennya dan kondisinya (kini) malah aman," bebernya.
Lalu siapa yang akan menggantikan polisi menjaga Kamtibmas saat dibubarkan dan ditata ulang? Haris menjawab,"Itu pertanyaan yang bagus dan penting. Tapi di sisi bersamaan, polisi yang ada saat ini, bukanlah penjaga Kamtibmas. Jadi ada atau tidak ada (polisi) sama juga buruknya. Kita harus berani ambil resiko."
Tahun 2004 lalu saat saat Micheil Saakashvili terpilih menjadi presiden dia langsung memecat seluruh petinggi badan keamanan dan penegakan hukum. Polisi lalu lintas juga menjadi fokusnya dan dia memberi ultimatum jika dua hari setelah itu polisi masih juga menerima suap, maka akan dipecat.
Saat aturan ini diberlakukan, 15 ribu polisi langsung dipecat. Khusus untuk Polantas, hanya 15 persen yang survive. 85 persen Polantas adalah wajah baru.