"Jadi betul, kita memang sudah menerima laporan harta kekayaan pasangan calon itu. Kita berencana untuk segera melakukan verifikasi terhadap laporan itu."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta.  

Verifikasi akan dilakukan setelah laporan kekayaan diserahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta ke KPK.  

"Jadi betul, kita memang sudah menerima laporan harta kekayaan pasangan calon itu. Kita berencana untuk segera melakukan verifikasi terhadap laporan itu," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP ketika dihubungi, Senin (14/5) kemarin. 

Sebelumnya, Ketua KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar membenarkan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh laporan kekayaan milik para pasangan cagub dan cawagub ke KPK,  guna diverifikasi oleh lembaga ad hoc tersebut.  

"Nanti (setelah diverifikasi) kita akan publiskan ke publik. Ini juga diharapkan menjadi bagian pembelajaran kepada para pemilih untuk memilih para calon yang memiliki integritas yang baik, salah satunya lewat pelaporan harta kekayaan ini," kata Dahlia di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/5).  

Seperti diketahui, sebanyak enam pasang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada Pemilihan Gubernur dan Calon Gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli mendatang.  

Dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) yang dimiliki oleh KPK sebelumnya, calon gubernur incummbent, Fauzi Bowo tercatat memiliki harta paling banyak.  

Total harta pria yang akrab dipanggil Foke ini pada 2010 silam sekitar Rp46,93 miliar. Sedangkan, pasangnya, Nachrowi Ramli tercatat hanya memiliki total kekayaan Rp 683,122 juta berdasarkan pelaporan 2010.  

Diurutan kedua, ditempati oleh cagub yang merupakan Walikota Solo, Joko Widodo. Total hartanya mencapai Rp18 miliar dan US$ 9.483 pada 2010. Sedangkan, pasangannya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama tercatat memiliki harta Rp 7,17 miliar pada 2007.  

Kemudian disusul oleh cawagub independen, yaitu Biem Benjamin yang hartanya mencapai Rp16,46 miliar pada 2003.

Sedangkan pasangannya, yaitu cagub Faisal Basri tidak tercatat harta kekayannya dalam data LHKPN yang dimiliki oleh KPK. Mengingat, bukan termasuk penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayannya.  

Di belakangnya, ada cagub Alex Noerdin. Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan ini tercatat memiliki harta mencapai Rp10,5 miliar pada 2006.

Sedangkan, pasangannya, yaitu, Nono sampono tercatat memiliki harta sebesar Rp3,83 miliar dan US$ 270 ribu pada 2006.  

Setelah itu, tercatat cagub Hidayat Nur Wahid menyusul dengan total harta kekayaan Rp6,323 miliar, pada 2009.

Sedangkan, harta pasangannya, yaitu Didik J. Rachbini tidak tercatat dalam LHKPN KPK. Di posisi paling buncit ada pasangan cagub dan cawagub perseorangan atau independen, Hendarji Soepandji dan Achmad Riza Patria.  

Asisten pengamanan kepala staf angkatan darat ini tercatat memiliki harta mencapai Rp5,036 miliar dan US$ 114.250 dari hasil pelaporan pada 2008.  

Sedangkan, harta milik pasangannya yang merupakan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Achmad Riza Patria tidak ditemukan dalam daftar LHKPN KPK.