.png)
Pemerintah Tidak Pernah Serius Menangani Pendidikan Indonesia
Momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2012 merupakan momen yang sangat bagus bagi pemerintah dan semua stakeholder melakukan evaluasi tentang penerapan pendidikan di Indonesia. Banyaknya permasalahan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia baik permasalahan secara infrastruktur, sarana prasarana, mutu, kurikulum dan tenaga pengajar.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menyerap dan mendistribusikan anggaran yang diberikan dari APBN yang jumlahnya 20% dari anggaran juga harus dievaluasi di mana sebenarnya bottle neck-nya sehingga dapat menemukan solusi yang baik.
Pendidikan yang diterapkan di Indonesia seharusnya dapat membentuk karakter dan budaya masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti. Maraknya geng motor, murid bunuh diri, kecurangan di UN (Ujian Nasional), perilaku seks bebas, tawuran, dan narkoba ini dapat mengindikasikan bahwa pendidikan Indonesia tidak berjalan dengan baik serta Pemerintah Indonesia sebagai pengelola tidak serius menanganinya. Seharusnya hal- hal seperti diatasi sejak dini melalui pendidikan.
Pendidikan Indonesia sekarang lebih mengarah kepada komersialisasi dan mencari keuntungan di dalam penyelenggaraannya. Coba lihat untuk masuk sekolah yang mutunya baik harus bayar mahal dan untuk kuliah di jurusan tertentu harus membayar puluhan juta. Ini sangat aneh, di saat masyarakat mau sekolah tapi harus mengeluarkan biaya mahal.
Lain lagi dengan kastanisasi pendidikan yang bukan berdasarkan finansial bukan berdasarkan kompetensi kognitifnya maka yang bisa merasakan sekolah bermutu adalah orang-orang kaya.
Hal seperti ini harus dicermati Pemerintah Indonesia karena berdasarkan pasal 3 UU No 20/2003 bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain permasalahan dalam negeri, di luar negeri juga banyak Pelajar-pelajar Indonesia yang harus berjuang mencari biaya untuk pendidikannya.
Contoh kasus di Malaysia, pemerintah Indonesia tidak memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar Indonesia di Malaysia dengan alasan yang kurang jelas. Diharapkan Pemerintah Indonesia tidak hanya memperhatikan pendidikan di dalam negeri, akan tetapi pemerintah juga harua memperhatikan masyrakat Indonesia yang berada di luar negeri.
Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan tingkat pendidikan yang rendah telah membuat kelas masyarakat Indonesia di luar negeri berada pada level bawah. Banyaknya anak TKI yang tidak mendapat pendidikan juga akan terus mempengaruhi tingkat kompetensi sumber daya manusia Indonesia di internasional.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menyerap dan mendistribusikan anggaran yang diberikan dari APBN yang jumlahnya 20% dari anggaran juga harus dievaluasi di mana sebenarnya bottle neck-nya sehingga dapat menemukan solusi yang baik.
Pendidikan yang diterapkan di Indonesia seharusnya dapat membentuk karakter dan budaya masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti. Maraknya geng motor, murid bunuh diri, kecurangan di UN (Ujian Nasional), perilaku seks bebas, tawuran, dan narkoba ini dapat mengindikasikan bahwa pendidikan Indonesia tidak berjalan dengan baik serta Pemerintah Indonesia sebagai pengelola tidak serius menanganinya. Seharusnya hal- hal seperti diatasi sejak dini melalui pendidikan.
Pendidikan Indonesia sekarang lebih mengarah kepada komersialisasi dan mencari keuntungan di dalam penyelenggaraannya. Coba lihat untuk masuk sekolah yang mutunya baik harus bayar mahal dan untuk kuliah di jurusan tertentu harus membayar puluhan juta. Ini sangat aneh, di saat masyarakat mau sekolah tapi harus mengeluarkan biaya mahal.
Lain lagi dengan kastanisasi pendidikan yang bukan berdasarkan finansial bukan berdasarkan kompetensi kognitifnya maka yang bisa merasakan sekolah bermutu adalah orang-orang kaya.
Hal seperti ini harus dicermati Pemerintah Indonesia karena berdasarkan pasal 3 UU No 20/2003 bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain permasalahan dalam negeri, di luar negeri juga banyak Pelajar-pelajar Indonesia yang harus berjuang mencari biaya untuk pendidikannya.
Contoh kasus di Malaysia, pemerintah Indonesia tidak memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar Indonesia di Malaysia dengan alasan yang kurang jelas. Diharapkan Pemerintah Indonesia tidak hanya memperhatikan pendidikan di dalam negeri, akan tetapi pemerintah juga harua memperhatikan masyrakat Indonesia yang berada di luar negeri.
Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan tingkat pendidikan yang rendah telah membuat kelas masyarakat Indonesia di luar negeri berada pada level bawah. Banyaknya anak TKI yang tidak mendapat pendidikan juga akan terus mempengaruhi tingkat kompetensi sumber daya manusia Indonesia di internasional.
Penulis: Zulham Effendi
Kandidat PhD di Malaysia
