DaVinaNews.com

Tiba-tiba pertanyaan itu muncul di kepala saya ketika melintas di sebuah daerah di pinggiran Beginjhof, Amsterdam. Di pinggir jalan ada seorang tunawisma. Berbeda dengan tunawisma yang sering saya saksikan di sepanjang Jalan Merdeka Bogor, tunawisma yang satu ini lumayan rapi, bersih. Pokoknya, bagi saya orang Indonesia yang biasa melihat ‘kusam’nya tunawisma di Indonesia, merasa bahwa tunawisma yang satu ini sangat istimewa.

Saya mendekatinya dan mulai berbicara. Dengan bahasa terbata-bata, campur aduk, saya mencoba berdialog. Untung ada aplikasi recorder di ponsel saya.

Mulailah percakapan itu:

Anda tunawisma?

Iya saya tunawisma. Apa Anda mau roti dan sekaleng coke?

Anda memiliki itu?

Iya saya punya. Kenapa? Sepertinya Anda heran melihat saya?

Iya. Saya dari Indonesia.

Indonesia? Wah, saya punya sepupu yang bekerja di Indonesia.

O yah? Di mana? 

Dia bekerja di Medan.

Wow Anda tahu Medan? Anda tidak punya rumah?

Kenapa? Dari tadi sepertinya Anda heran dengan hal itu?

Iya. Soalnya Anda mengaku sebagai tunawisma, tetapi tampaknya Anda tak tampak seperti itu. Anda menggunakan pakaian yang bersih. Hahahaha, bahkan Anda menawarkan saya roti dan sekaleng coke. Wah…

Tidak masalah kan?

Iya. Saya masih sangat baru di tempat ini. Saya belum terlalu mengenal kehidupan di sini. Saya terbiasa melihat orang-orang dengan status sepertimu di Indonesia. Yang membuat saya merasa ‘waw’ karena tunawisma di Indonesia sangat buruk kondisinya. Mereka berada di jalanan, kolong jembatan bahkan ada yang tinggal di tempat pembuangan sampah. Tampang mereka kusam, kotor, dan sangat memprihatinkan. Sanitasi mereka buruk dan mereka hampir tak punya apa-apa. Mereka tergeletak lemah di sepanjang jalanan hanya dengan beralaskan kardus bekas.

O yah? Kasihan sekali. Saya tunawisma, tetapi bukan berarti tak punya tempat tinggal. Pada siang hari saya harus berada di sini untuk mencoba peruntungan. Malam hari saya berada di tempat penampungan. Saya mendapatkan makanan dari lembaga-lembaga sosial. Saya bisa membaca buku di perpustakaan. Memang, hidup saya tidak seberuntung orang lain yang  memiliki keluarga. Tetapi, saya memiliki pemerintah lokal yang menjamin kesehatan saya. Saya menghormati yang mulia. Saya masih bisa makan. Saya tetap semangat. Saya manusia dan mereka memperhatikan saya.

Percakapan itu masih terus berlanjut hingga kemudian angin dingin membuat kami menyelesaikannya.

***

Sejatinya, rakyat menghormati pemimpinnya. Baru saja, Inggris merayakan pesta besar 60 tahun Elizabeth II naik takhta. Seluruh pelosok Inggris, dunia dalam pengaruh Inggris dan dunia sendiri mensyukurinya. Semua mensyukuri kesehatan bagi Ratu yang berkuasa dan kini sudah tua renta itu. Ada kharisma, ada persatuan, ada kedamaian dan penghormatan sebagai efek dari kehadiran sang Ratu.

Saya mengingat peristiwa hilangnya tas saya di terminal Bekasi, Indonesia beberapa bulan silam. Hanya dalam hitungan detik semuanya raib. Saya tidak bisa menuntut. Hanya bisa diam. Ada banyak orang lapar yang membutuhkan itu, dan meninggalkan tas begitu saja tentu merupakan hadiah besar yang akan membantu mereka mengganjal perut untuk sementara.

Saya mengingat investigasi saya yang tidak sempat dimuat di Majalah Warta Ekonomi, Indonesia beberapa bulan silam. Waktu itu saya ditugaskan oleh redaksi untuk menulis tentang Undang-undang BPJS, yaitu tentang jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Pada usianya yang ke-66 tahun, Indonesia baru memikirkan bagaimana cara untuk memberikan jaminan sosial bagi warganya.

Saya menengok sedikit BeritaSatu.Com dan Kompas.Com, melihat-lihat informasi negaraku tercinta melalui website: ada Presiden yang sibuk dengan pertemuan partai dalam rangka mencegah penurunan popularitas partai. Ada penangkapan tersangka korupsi yang buron sejak lama. Ada penangkapan istri Nazaruddin. Ada kereta api yang mogok hingga ribuan karyawan tidak masuk kantor. Ada kekerasan di Papua. 

Berita-berita ini adalah representasi dari realita Indonesia saat ini: negara dengan berjuta masalah. Negara yang yang hampir chaos. Negara yang sibuk mengkorup uang rakyat dan membiarkan rakyat di jalanan menjadi lapar dan menjadi penjahat.

Hampir setiap kali kita mendengar ada perampok yang merampok gerai minimarket 24 jam. Ada pembobol mesin ATM. Ada ribuan penumpang di atas atap kereta api. Ada ibu yang menjual bayinya. Ada kekerasan seksual seorang remaja kepada remaja perempuan.

Ada sikap egois para pengguna jalan Jakarta kepada para pejalan kaki. Ada ibu yang terlunta-lunta dengan janin mati di perutnya tanpa penanganan medis dan ada berjuta masalah lain yang sulit dikatakan lagi. Perih. Semuanya terjadi karena mereka tidak cukup apa pun untuk makan dan bisa dididik.

Ekonomi dunia memang belum terlalu baik. Dunia juga semakin dinamis dan semakin menyulitkan manusia di dalamnya. Banyak pemerintah yang berupaya menyejahterakan rakyatnya: banyak yang gagal tetapi banyak juga yang meski sedikit tetapi lumayan berhasil. Ukuran dari keberhasilan itu adalah bagaimana mengusahakan agar perut rakyat menjadi kenyang. Bagaimana mengusahakan agar rakyat bisa mandiri mencari uang karena mendapatkan pendidikan yang baik.

Sang tunawisma teman bicara saya tadi adalah salah satu yang menilai pemerintahnya masih menghargainya sebagai manusia. Tuturnya soal itu menggambarkan bahwa ia bahagia meski sebagai seorang tunawisma. Terlihat ia merasa dihargai. Soal ketidakberuntungan memang adalah masalah personalnya, tetapi haknya untuk bertahan hidup dijamin oleh pemerintahnya.

Indonesia memiliki banyak hal. Indonesia: perampokan kolektif uang negara melalui korupsi para penyelenggara negara. Indonesia: pemerintahan yang sibuk dengan partainya. Indonesia: pencitraan dari sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi makro, bukan ekonomi mikro bagi rakyat jalanan. Indonesia: pembiaran terhadap ribuan jiwa yang bertahun-tahun berdesakan di angkutan transportasi massal, tanpa bisa memilih transportasi yang nyaman baginya. Indonesia: pembiaran terhadap pemasungan hak beragama dan berekspresi. Indonesia: chaos yang tidak disadari. Dan berbagai ke-chaos-an yang hampir merubuhkan negara ini.

Lalu, kalau rakyat masih lapar, apakah masih berharap dihormati rakyat?

Michael Carlos Kodoati
Peneliti FreeIndonesia

Meski negeri ini dihuni oleh masyarakat yang cukup agamis, berbagai penelitian internasional, antara lain dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultantcy (PERC) dan Transparancy International (TI) telah menetapkan, Indonesia termasuk sebagai negara terkorup di dunia. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir ini, ramai diberitakan Indonesia sebagai negara gagal.

Dihadang oleh berbagai institusi pengawasan dan gertakan undang-undang maupun badan pengawasan serta acaman pembasmian, seperti, UU RI Nomor 20/2001, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikenal sebagai lembaga yang agung (supreme audit), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang konon amat “galak”, berbagai inspektorat sampai Bawasda, belum lagi DPR/DPRD.

Di era tahun 1970-an, sudah ada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.Sampai kini ada kementerian khusus yang mengurusi penertiban aparatur negara (Men-PAN) dan macam-macam badan ataupun lembaga pengawasan lainnya.

Meski demikian, korupsi tetap berjalan dengan langkah leha-leha, santai, dan aman. Barangkali lantaran korupsi termasuk virus sosial yang sepantar tuannya dengan profesi pelacur atau prostitusi, penyakit ini sulit disembuhkan.

Sikap masyarakat yang terlanjur kecipratan pengaruh budaya feodal dan sistem masyarakat kapitalistik yang lebih menghargai kekayaan ketimbang kejujuran ataupun kesederhanaan, membuat gerak korupsi kian subur. Padahal kejujuran dan kesederhanaan merupakan upaya paling praktis untuk tidak berbuat korupsi.

Intinya, kembali kepada faktor manusiannya, bukan aturannya. Nyaris tak ada manfaatnya kita membuat berbagai aturan, jika faktor moralitas aparat tidak bisa diandalkan.

Tindak korupsi sebenarnya telah berlangsung sejak dulu kala. Tahun 1930-an misalnya, telah ditemukan dokumen akuntansi The Exchequers of England and Scotland, jauh sebelum Perancis dan Italia mengadakan kegiatan audit dan pengawasan di abad 13 bagi para pejabat publik.

Di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai pemerintahan Bung Karno juga sudah ada langkah-langkah pencegahan secara hukum.

Pada awal pemerintahannya, SBY telah mencanangkan Gerakan Aksi Nasional Anti Korupsi bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Internasional yang ditetapkan oleh PBB. Tak tanggung-tanggung, pada tanggal 09 September 2004 muncul Inpres Nomor 05/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk konkret pemerintah dalam memberangus tindak terkutuk itu.

Di kalangan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah lahir Kepmendiknas Nomor: 030/0/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional serta Kepmendiknas No.097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda, dan Pembinaan Olahraga. Lalu, disusul dengan Kepmendiknas No.027/P/2005 tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Depdiknas. Mendiknas sendiri bertindak sebagai penanggung jawab.

Berbagai modal untuk memberantas korupsi di lingkungan pendidikan sudah amat cukup sebagai modalaction. Hasilnya? Belum maksimal, semua nyaris tak mempan. Berbagai kasus BOS dan DAK muncul di sana-sini. Terlalu banyak pejabat pendidikan diciduk dan dimasukkan bui, gara-gara tergoda anggaran yang menggiurkan.

Amat tragis, dulu dikeluhkan minimnya anggaran hingga tantangan utama untuk memajukan pendidikan selalu menghadang. Kini anggaran pendidikan sudah dicanangkan mencapai 20 persen dari seluruh RAPBN 2009. Bayangkan, angka setelah revisi saja menyebutkan, besaran anggaran itu mencapai Rp207,1 triliun. Wow!

Pencipta sistem Network Twenty One, Jim Dorman, dan pakar kepemimpinan serta motivasi, Ohan C.Maxwell, pernah “menyindir” kita ketika melihat terlalu banyak UU, aturan, dan institusi pengawasan/audit. Menurut mereka, berbagai perangkat itu tak lebih hanya bersifat visioner, padahal yang dibutuhkan adalah praktik dari bangunan impian itu.

Jadi, terasa percuma saja kita terus-menerus membangun mimpi, jika pada kenyataannya korupsi tetap subur, Indonesia terus “menjaya” dan mendominasi peringkat tertinggi dalam urusan menggarong uang rakyat.

Lebih baik menempuh jalan praktis saja, kembali ke masalah pembangunan manusia seutuhnya, termasuk moralitas. Lebih murah dan praktis!

Ratman Aspari
Penulis Lepas

 Publik Indonesia sedang panas oleh berita klaim Malaysia atas tari Tor-Tor dan alat musik Gondang Sambilan yang berasal dari Sumatra Utara. Ini bukan kali pertama Malaysia mengklaim budaya benda dan non benda negeri Indonesia sebagai milik mereka. 

 

Seperti yang diketahui sebelumnya, Batik, Tari Pendet, Reog Ponorogo, lagu Sayang-sayange, juga pernah dimasukkan sebagai kekayaan budaya Malaysia dalam promosi wisata mereka. Sayang sekali memang, jika hal ini terus terjadi. Maraknya perdebatan dan berita televisi mengenai klaim budaya ini pun menggugah ingatan saya jauh ke masa lalu.

 

Sebagai anak perempuan, pada usia lima tahun, ibu mengikutsertakan saya dalam kegiatan les menari yang diadakan dua kali dalam seminggu. Awalnya, menari adalah sebuah keterpaksaan, tetapi setelah sekian lama, menari menjadi keasyikan tersendiri yang saya akrabi hingga lulus SMA. Meski kegiatan ini sempat tersendat beberapa waktu karena kesibukan belajar, tetapi menari tetap menjadi pilihan saya saat liburan panjang tiba.  

 

Awalnya, yang diajarkan di sanggar menari saya di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah tari-tarian tradisional dan kreasi nusantara, mulai dari Serampang Dua Belas, Patah Sembilan, dan Tanjung Katung dari ranah Melayu, tari kreasi Bagong Kussudiarjo dari Jawa Tengah, Tari Sirih Kuning dan Topeng Gong dari Betawi, tari Panen dan Payung dari Sumatra Barat, tari Pendet dari Bali, Giring-giring dari Kalimantan, dan banyak lagi tarian yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Baru ketika duduk di bangku SMP, yang diajarkan lebih spesifik dimana saya mengambil dua kelas tari Betawi dan Jaipong.   

 

Saat duduk di bangku SMA, saya mulai menghasilkan uang dari kegiatan menari dengan mengisi acara di pesta adat pernikahan dan di hotel-hotel yang menyuguhkan pentas tari tradisional kepada tamu-tamu wisatawan mancanegara. Saat itu, bukan hanya tarian, melainkan saya telah belajar pula memainkan calung dan angklung. 

 

Dengan demikian, saya menyadari bahwa seni tradisional masih sangat diperlukan keberadaannya, sebagai bagian dari upacara adat yang sakral seperti pernikahan maupun demi kepentingan komersial seperti program hiburan di hotel-hotel di Jakarta. 

 

Di bangku kuliah, saya pun belum melepaskan kecintaan akan seni budaya Indonesia. Saya berusaha membagi waktu antara jadwal perkuliahan di sore dan malam hari, sementara pada pukul delapan pagi hingga empat sore saya bekerja di sebuah lembaga yang bergerak di bidang pembinaan dan pelestarian seni budaya tradisional Indonesia yang berkantor di kawasan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. 

 

Lembaga ini dulu bernama Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia (BKKNI) DKI Jakarta, sekarang Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) yang struktur kelembagaannya berada di bawah Gubernur DKI Jakarta, dan merupakan mitra dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. 

 

Sesungguhnya, keberadaan BKKNI sebagai mitra Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional saat itu patut diapresiasi. 

 

BKKNI menampung 33 wadah organisasi kesenian daerah dan sejenis seperti Lembaga Kebudayan Betawi (LKB), Lembaga Kebudayaan Riau-Jakarta (LKRJ), Wadah Organisasi Kesenian Jawa, Paguyuban Macapat Radya Agung  (PMRA), sampai Lembaga Pengembangan dan Pelestarian Dongeng Indonesia (LPPDI), dan lain sebagainya. 

 

Wadah-wadah organisasi kesenian inilah yang kemudian berhubungan langsung dan menaungi sanggar-sanggar seni yang ada di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta saat itu melalui BKKNI memberikan pendanaan per tiga bulan untuk digunakan sebagai dana program pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional. 

 

BKKNI dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga memberikan workshop bagi pengajar-pengajar tari dan seni untuk dapat memperkaya dan mengembangkan keahlian di bidangnya masing-masing.

 

Saya juga ingat pada tahun 2001-2002, BKKNI dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menggagas program pagelaran seni tradisional rutin di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) setiap hari Selasa pukul 9-11 pagi tanpa membebankan tarif masuk alias gratis. 

 

Selain untuk memberi kesempatan kepada sanggar-sanggar yang bernaung di bawah wadah organisasi kesenian untuk tampil profesional di panggung bergengsi seperti GKJ, pagelaran seni ini juga ditujukan untuk menyediakan akses budaya bagi wisatawan mancanegara untuk mengenal budaya indonesia saat mereka datang ke Jakarta. Mereka tidak perlu repot mencari pertunjukan tradisional di hotel-hotel atau ke situs budaya lain yang menyajikan kesenian pada event-event tertentu saja, melainkan cukup ke GKJ. BKKNI dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bekerja sama dengan biro-biro perjalanan wisata dan kedutaan-kedutaan untuk mencantumkan ‘Agenda Selasa’ di brosur atau flyer mereka. 

 

Pementasan demi pementasan ditampilkan profesional dengan desain panggung yang tidak main-main. Sayangnya, kegiatan ini hanya berlangsung setahun, salah satunya disebabkan promosi melalui biro perjalanan tidak membuahkan hasil maksimal. Pengunjung yang datang sering kali hanya memenuhi setengah kapasitas tempat duduk dan setengahnya adalah kerabat atau kru dari pengisi acara.

 

Begitu pula saat Pekan Raya Jakarta dimulai, BKKNI dan Dinas Kebudayaan Jakarta merancang pertunjukan dengan tujuan memberi kesempatan kepada sanggar-sanggar kesenian di DKI Jakarta untuk menampilkan kekayaan seni budaya daerah asalnya masing-masing dan memasyarakatkan kesenian daerah di negeri sendiri. 

 

Saya masih ingat, Lembaga Kesenian Sumatra Utara menampilkan gondang sabilungan dan tari-tarian adat, serta penyanyi-penyanyi bersuara merdu yang mengalunkan lagu-lagu Batak, begitu pula saat Paguyuban Musik Kolintang-Kawanua menampilkan pagelaran musik Kolintang yang dinamis dan merdu sambil mengiringi lagu-lagu daerah dan lagu pop modern. 

 

Tetapi, lagi-lagi sangat disayangkan, stan BKKNI sering kali sepi pengunjung, kalaupun banyak penontonnya, mereka adalah kerabat para pengisi acara. Pengunjung PRJ saat itu lebih banyak memadati panggung yang menampilkan grup-grup musik kenamaan yang menggelar konsernya di sisi lain kawasan PRJ.

 

Meski dari dua contoh kegiatan tersebut responnya kurang memuaskan, tapi paling tidak ada upaya dari pemerintah, khususnya di DKI Jakarta, dan lembaga yang berada di bawah koordinasinya, untuk terus memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia di negeri sendiri dan bagi wisatawan mancanegara. Apa yang dilakukan pemerintah saat itu baru bisa saya maknai lebih dalam saat ini, ketika kasus-kasus pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia marak terjadi. 

 

Lantas saya berpikir, bagaimana bisa seni budaya seperti tari dan musik yang sudah saya kenal dan akrabi 28 tahun terakhir, tiba-tiba diakui oleh negara lain sebagai budaya mereka? Saya yang hanya ‘kenal’ saja merasa sedih dan sakit hati mendengarnya. Bagaimana dengan perasaan seniman-seniman tradisional yang sejak lahir hingga tua menjadikan seni budaya daerah mereka sebagai akar, tanah, air,  udara, dan darah  dalam hidup mereka? Tentu mereka tidak bisa menerima dan sangat tersakiti. 

 

Sesungguhnya merekalah, orang-orang yang lahir, tumbuh, besar, dan mati dengan melestarikan budaya  daerahnya, dan yang menerima nilai-nilai dan filosofi budaya tradisi dari ratusan generasi sebelumnya, yang merupakan  pemilik sah  budaya itu sendiri. 

 

Lalu bagaimana dengan klaim Malaysia atas budaya kita? Jika masyarakat Indonesia berang atas ulah Malaysia, sekarang saatnya berbenah diri dengan lebih menghargai dan mencintai budaya tradisional dan memberi kesempatan baginya untuk tampil sebagai tuan rumah di negeri sendiri. 

 

Pemerintah juga harus lebih bersungguh-sungguh melakukan upaya pelestarian seni budaya tradisional baik di tingkat lembaga kesenian, seniman-seniman pelaku seni, maupun di kalangan  masyarakat, baik berupa pendanaan dan pembinaan berkelanjutan, program budaya nasional, sampai pada kurikulum pendidikan. 

 

Yang paling mendesak adalah mendaftarkan seluruh kekayaan budaya nusantara untuk mendapatkan hak paten ke UNESCO. Ironis memang, ketika kekayaan negara berupa uang triliunan hilang dalam korupsi, kekayaan budaya tradisional juga selalu terancam dicuri tetangga sendiri.

Nilla A. Asrudian
Penulis Lepas

“Aku ingin jadi penulis, Mbak. Gimana ya caranya bisa diterbitkan?” Kalau setiap mendengar kalimat itu saya dapat seratus ribu, hari ini saya udah bisa membeli mobil deh.

Tapi biasanya, seringnya, ucapan itu cuma sebatas ucapan tanpa dilanjutkan jadi aksi. Kalau keinginan yang besar bisa terwujud hanya karena kita menginginkannya, lebih baik saya jualan lampu Aladin.

Waktu berlalu, saat bertemu lagi dengan orang yang kepingin jadi penulis itu, basa-basi saya tanya, “Gimana tulisannya? Udah sampai mana?” Langsung muncul beragam alasan, antara lain, “Aduh, baru sedikit nih, aku nggak ada waktu buat nulis.” Atau “Bingung nih, kok rasanya aku writer’s block?”

Biasanya saya cuma memutar bola mata mendengar pernyataan alasan macam itu, tapi kini beruntunglah kalian semua yang “cuma” menulis satu-dua karya tapi kepingin bisa diterbitkan.

Belakangan, dengan adanya konsep self-publishing, juga fenomena Twitter, pengarang bisa bergabung dan membuat kumpulan cerita beramai-ramai. Konsepnya bisa apa saja, bisa membentuk satu tema dalam antologi. Atau bahkan tema bisa dicari-cari, dikumpulkan dan dikonsep setelah penulisnya dikumpulkan karena mereka seleb di twitter alias mereka yang banyak followernya.

Omnibus belakangan ini jadi barang langka. Mari jeda sebentar untuk menjelaskan beda antologi dan omnibus.

Antologi, menurut KBBI adalah kumpulan karya tulis pilihan dari seorang atau beberapa orang pengarang. Jadi bisa kumpulan cerita beramai-ramai.

Sementara omnibus adalah kumpulan tulisan satu pengarang dengan topik yang serupa. Contohnya, omnibus karya Sir Arthur Conan Doyle atau Jules Verne. Bahkan bisa jadi tiga novel dari satu pengarang dirangkum jadi satu buku membentuk omnibus.

Mulai dari pengarang abege yang menulis kisah remaja teenlit secara keroyokan, sampai mereka yang sudah malang melintang jadi seleb twitter dan profesi lain di waktu senggang ikut meramaikan tren ini.

Di satu sisi, menulis keroyokan ini bisa membangkitkan semangat dan memicu mereka yang memang punya dorongan untuk menjadi penulis profesional. Tapi di sisi lain, memandang nama mereka tercetak indah di buku menimbulkan efek pongah berlebihan hingga tak bisa move-on dari karyanya, lalu menganggap satu-dua cerpen yang ada di buku yang ditulis keroyokan itu sebagai karya monumentalnya yang legendaris.

Dampaknya adalah, karya-karya semacam ini bisa menggelincirkan si penulis untuk puas diri dan merasa aman. Padahal menulis, menurut saya, adalah satu kegiatan yang butuh rasa lapar… Apa tuh kata Steve Jobs yang sering banget dikutip? “Stay Hungry. Stay foolish”.

Saat penulis merasa karyanya sudah bagus banget dan keren sekali, dia akan habis. Penulis harus terus menggali rasa lapar yang memberinya kegelisahan dan dorongan untuk menulis.

Saya tidak bilang menghasilkan karya keroyokan itu buruk. Salah satu sisi baiknya adalah menerbitkan sebuah karya beramai-ramai bisa menjadi satu referensi saat menghasilkan karya berikut… yang semoga adalah karya utuh yang ditulisnya sendiri.

Percayalah, menulis secara keroyokan rasanya takkan sebangga menghasilkan satu buku utuh sendirian.

Menulis, ke mana pun tujuan akhirnya, adalah perjalanan sepi yang harus kita lakukan sendirian, bukan hura-hura gegap gempita beramai-ramai.

Menulis bukan tentang mencari ketenaran, menghasilkan uang berlimpah, atau eksis punya banyak teman di dunia nyata atau maya. Menulis adalah tentang bagaimana menghasilkan sesuatu yang membuat jiwa kita kaya – dan semoga bisa memperkaya jiwa orang lain – serta melalui perjalanan sepi itu tanpa merasa kesepian.

"If you want to be a writer, you must do two things above all, read and write a lot." - Stephen King


Hetih Rusli
Editor Buku

Dunia pendidikan Indonesia terutama Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) tiba-tiba saja dikagetkan dengan pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie. Dua perguruan tinggi ternama ini disebut sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan koruptor. Sontak kekagetan ini membawa dampak, bagi para alumnus almamater maupun Marzuki sendiri. Tak lama lagi Marzuki harus menghadapi gugatan yang sudah dilimpahkan kepada pengadilan oleh David Tobing seorang alumnus UI.

Saya merasakan banyak hal ketika mendengar berita tersebut. Satu perasaan yang dominan adalah geli. Geli melihat banyak dialog di sejumlah media yang membahas soal ini. Geli melihat pihak yang naik pitam dan membawa ke pengadilan. Geli melihat pernyataan Marzuki Alie sendiri. Termasuk geli membayangkan nasib pendidikan yang secara langsung membentuk karakter orang Indonesia sendiri.

Pendidikan sebagai proses internalisasi

Sejatinya, pendidikan memiliki makna yakni sebuah proses internalisasi untuk melakukan sesuatu yang benar. Sendi-sendi pendidikan Indonesia yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara juga menyebut kurang lebih demikian apa yang dimaksud dengan pendidikan.

Pendidikan bukan saja tugas sekolah. Dalam pendidikan, rumah tangga adalah sekolah dan sekolah adalah perpustakaan. Di rumah, seorang anak mengalami internalisasi nilai-nilai moral dan di sekolah ia mendapatkan identifikasi-identifikasi serta pemahaman dari pengetahuan nilai yang terinternalisasikan di rumah.

Jika menganalisa pernyataan Marzuki Alie, tanpa banyak tingkah dan dilatarbelakangi oleh apa pun, kita bisa menemukan makna sebuah harapan akan pendidikan yang baik bagi Indonesia. Saya meminjam ucapan Effendi Gazali dalam siaran Apa Kabar Indonesia di sebuah televisi (8/5). Gazali mengungkapkan opininya bahwa pernyataan Alie harus dilihat dalam konteks yang lengkap meski jelas ada logika yang tidak lengkap dalam pernyataan tersebut.

Dalam konteks ini, bisa saja Marzuki Alie ingin mengungkapkan kekesalannya terhadap semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Kasus-kasus ini melibatkan sejumlah orang yang "kebetulan" berasal dari sejumlah lembaga pendidikan tinggi terbaik yang ada.

Apa pun maksud dan konteks dari pernyataan Marzuki Alie, kita harus belajar memahami: sikap dan perilaku adalah hasil internalisasi dalam proses pendidikan. Pendidikan yang dimaksud ialah yang saya sebut sebelumnya: rumah tangga dan sekolah. Marzuki Alie dapat dinilai keliru dalam hal pernyataannya yang frontal menyebut dua perguruan tinggi tersebut, tetapi di sisi lain kita bisa mengambil hikmah dan nilai positif dari pernyataan itu: introspeksi.

Pernyataannya: apakah ada koruptor yang tidak sekolah? Kita bisa menjawab sendiri. Seperti halnya yang dikatakan Marzuki Alie dalam rekaman lengkap pidatonya bahwa para koruptor adalah orang-orang pintar. Saya akan mengatakan setuju, karena perilaku korupsi menuntut kepintaran dan kejelian untuk berbuat korupsi. 

Tetapi sekaligus kita boleh tidak setuju jika korupsi terjadi karena orang berada pada posisinya sebagai pejabat. Jabatan bisa dijalankan tanpa korupsi. Banyak orang yang berhasil memimpin tanpa harus korupsi. Perilaku korupsi disebabkan pendidikan karakter dan moral yang tidak memadai. Opini saya terakhir ini mau menyanggah pernyataan Zainal Arifin alumnus UGM yang mengatakan bahwa orang korupsi bukan karena pengetahuan tetapi karena jabatannya.

Sekali lagi, perilaku korupsi adalah hasil internalisasi pendidikan kejujuran yang tidak memadai. Dan internalisasi itu bukanlah seratus persen pekerjaan sebuah lembaga pendidikan formal tetapi juga lembaga pendidikan informal bernama keluarga atau rumah tangga. 

Universitas Indonesia dan Gadjah Mada tidak pernah menghendaki lulusannya akhirnya menjadi koruptor di kemudian hari. Hitung-hitung, kuliah empat tahun dibandingkan dengan proses internalisasi  di tempat lain adalah alasan mengapa lembaga pendidikan tidak boleh seratus persen disalahkan.

Introspeksi

Pernyataan Marzuki Alie bukanlah masalah kesalahan berkomunikasi tetapi harus dilihat sebagai persoalan mengungkapkan isi hati. Kita tahu sejumlah nama tersangka maupun terdakwa kasus korupsi. Ada oknum guru besar ekonomi, ada oknum anggota DPR yang terkenal cerdas, cantik, pemenang konteks yang mengusung 3B, bahkan anak akademisi dan masih banyak lagi oknum yang tersandung korupsi. Mereka adalah orang-orang terdidik bahkan menyandang gelar pendidikan hingga yang paling pamungkas.

Jika korupsi adalah sebuah perilaku, maka kita tidak perlu berdebat panjang lebar tentang siapa yang salah dan "mengapa lembaga saya disebut demikian". Indonesia sekarang hanya memerlukan sebuah sinergi untuk berbuat kebenaran. Sudah terlalu banyak sinergitas tetapi bukanlah sinergitas untuk membina moral bangsa tetapi justru sebuah persekongkolan untuk merampok bangsa ini.

Pesta olahraga terbesar ASEAN yang misinya membina mental manusia supaya sehat rohani dan jasmani digelar dengan sukses tetapi berujung kasus proyek korupsi pembangunan Wisma Atlet. Kita mungkin tidak akan lupa pernah memiliki oknum mantan Ketua KPU bergelar guru besar yang tersangkut korupsi KPU.

Kita juga jelas-jelas mengetahui bahwa ada korupsi dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan yang notabene lembaga pendidik bangsa. Kita juga tidak lupa dengan seorang guru besar yang terlibat plagiarisme. Kita tetap tahu dari sejumlah survei bahwa Kementerian Agama disebut sebagai lembaga pemerintahan yang paling korup. Semua yang saya sebut ini melibatkan orang-orang yang berpendidikan! Mereka pernah bersekolah di perguruan tinggi, apa pun itu. Mereka sekolah dengan benar. Rapor mereka nilainya sangat bagus. Tetapi?

Bukan saatnya menyoroti UI dan UGM. Saatnya kita menyoroti sistem pendidikan kita. Jika sekarang bangsa ini masih berkutat pada pusaran korupsi yang sangat hebat, berarti ada yang salah dari sistem pendidikan kita. Tepat jika dalam konteks ini mengatakan pernyataan Marzuki Alie tidak keliru. Kita perlu berkaca diri.

Saya, Marzuki Alie, DPR, UI, UGM dan segenap bangsa Indonesia harus bersinergi membangun sebuah sistem pendidikan moral yang baik agar Indonesia bebas korupsi. Apa pun itu, UI maupun UGM adalah Indonesia. Tidak tepat jika mengatakan para koruptor itu lulusan UI dan UGM. Lebih tepat, tetapi tentu sungguh memalukan jika kita mengakui dan menyebut: para koruptor itu orang Indonesia!

Michael Carlos Kodoati
Peneliti FreeIndonesia

Ada yang menarik untuk dianalisis dari politik luar negeri Rusia, setelah Vladimir Putin dilantik menjadi presiden untuk ketiga kalinya pada (7/5) lalu. Yakni perintah Putin untuk membangun kekuatan Angkatan Laut (AL) Rusia.

Putin juga memerintahkan agar angkatan bersenjata Rusia segera dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan modern, agar pada tahun 2020 mendatang sekitar 70 persen dari kekuatan militer Rusia sudah terdiri dari sistem persenjataan baru.

Selain itu Putin pun memerintahkan agar membentuk beberapa lembaga eksekutif  baru di tingkat federal yang akan bertanggung jawab terhadap pemesanan dan implementasi pesanan sektor pertahanan. Jumlah personel kontrak di angkatan bersenjata Rusia rencananya juga akan ditambah sebanyak 50.000 personel setiap tahun.

Terkait dengan hal itu, apa sebetulnya yang sedang diagendakan Putin dalam politik luar negerinya? Spekulasi para pengamat hubungan internasional umumnya menilai ini sebagai bagian dari strategi Rusia untuk membendung pengaruh Amerika Serikat (AS) dalam panggung politik internasional.

Meski begitu, Putin membantah tuduhan itu dengan mengeluarkan dekrit kepada Kementerian Luar Negeri Rusia agar tetap bertahan dengan persyaratan traktat pengurangan senjata strategis (START) antara Rusia-AS.

Politik Luar Negeri Putin

Selama kurun waktu pasca Perang Dunia II, hubungan internasional didominasi oleh pertikaian Timur-Barat: perebutan kekuasaan di antara dua negara adi kuasa, AS, dan Uni Soviet (US). Era ini yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin.

Tentu saja, jika kita ingin memahami situasi hubungan internasional pada masa Perang Dingin, adalah penting untuk memahami politik luar negeri US dan politik luar negeri AS.

Sejak era Perang Dingin, meskipun ancaman keamanan US tampak jelas adalah AS, namun tidak ada satu pola umum yang dapat menjelaskan seperti apa politik luar negeri US (sekarang Rusia).

Bahkan Winston Churchill (1948) dalam The Gathering Storm pernah mengatakan bahwa ciri utama politik luar negeri Uni Soviet (US) itu merupakan “tebakan yang terbungkus dalam misteri sebuah teka-teki.”

Banyak analis yang menyebut, bahwa doktrin politik luar negeri US di masa Perang Dingin lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan ideologi. Tapi ada juga yang mengatakan politik luar negeri US lebih merupakan masalah “paham kekaisaran yang terbungkus mantel”.

Namun pastinya ciri utama yang membedakan politik luar negeri US dengan negara-negara lainnya (khususnya AS) di masa Perang Dingin adalah sebuah doktrin resmi yang telah diterima secara umum, yakni Marxisme dan Leninisme.

Seiring perkembangan waktu, sejak runtuhnya US pada 1991, dan bertransformasi menjadi Rusia sampai dengan saat ini, politik luar negeri Rusia lebih banyak dicirikan dengan kepentingan militer-strategis dan ekonomi. Di antara berbagai kepentingan tersebut adalah keinginan US untuk membangun pelabuhan bebas es, keamanan batas wilayah dengan membentuk sejumlah negara bawahan, memiliki sumber energi sendiri, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Peter R. Baehr (1994), Profesor Hubungan Internasional dari Universitas Amsterdam, kebutuhan akan keamanan wilayah (yang lebih baik) selalu menjadi ciri politik luar negeri US. Dalam kaitan ini, Baehr menggunakan istilah “US yang selalu merasa terkepung.” Oleh sebab itu pertimbangan keamanan selalu menjadi yang utama dalam agenda politik luar negeri US.

Kebutuhan akan keamanan ini didorong oleh pengalaman agresi dari negara luar pada masa lalu. Yang terpenting di antara pengalaman masa lalu tersebut adalah serbuan Napoleon pada abad 19, serbuan Jerman dalam Perang Dunia I dan II, dan intervensi AS dan sekutunya selama dan setelah Revolusi Bolshevik pada 1917.

Merujuk pada asumsi Baehr, politik luar negeri Putin yang menginginkan Rusia membangun kekuatan AL dan sistem persenjataan modern adalah sebuah kebutuhan akan keamanan wilayah yang lebih baik karena didorong  oleh pengalaman agresi pihak luar di masa lalu.

Dalam pidato di hadapan ribuan tentara Rusia pada momen perayaan hari Kemenangan (9/5/2012) karena menyerahnya pasukan Nazi kepada tentara Rusia di Berlin pada 9 Mei 1945 silam, Putin mengatakan, “dengan pengorbanan besar rakyat dan tentara Rusia dalam melawan pasukan Nazi Jerman selama Perang Dunia II, membuat Rusia memiliki hak moral untuk menjadi kuat dan menjadi kekuatan utama keamanan global.”

Meski dalam pidato tersebut, Putin tidak menyebut negara lain selain Nazi Jerman sebagai musuh, namun pernyataan Putin diduga diarahkan kepada AS di tengah ketegangan di antara kedua negara terkait keinginan keras AS menggelar perisai misil Eropa.

Pernyataan Putin disampaikan seminggu setelah Kepala Staf Umum Rusia Nikolai Makarov mengatakan, akan menggunakan kekuatan destruktif jika situasi terus memburuk karena sikap AS yang tetap akan memasang sistem pertahanan rudal di Eropa.

Celakanya, AS justru menyikapi ancaman tersebut dengan tetap akan membangun sistem pertahanan itu meski Putin (Rusia) menolaknya. Hal ini diperburuk dengan keengganan AS untuk memberikan jaminan keamanan tertulis kepada Rusia bila misil-misil itu tidak ditujukan ke Rusia.

Mentalitas Perang Dingin

Akibat dari sikap AS yang demikian, menjadi wajar apabila Putin berambisi menjadikan Rusia sebagai kekuatan utama keamanan global dengan membangun sistem persenjataan modern dalam 20 tahun mendatang. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun keseimbangan kekuatan terhadap AS.  

Apalagi AS terus terlihat melakukan penempatan sistem pertahanan di banyak negara lainnya. Belum lama ini (10/5), kabar dari Washington mengatakan AS berencana akan menempatkan kapal perangnya di Singapura mulai tahun 2013. AS juga akan meningkatkan kehadirannya di Filipina dan Thailand sebagai bagian dari strateginya di Asia-Pasifik.

Dalam kaitannya dengan kehadiran militer AS itu, pihak Beijing bahkan mengatakan hal ini adalah bukti "mentalitas Perang Dingin" dari Washington. Pun rencana Putin untuk melakukan penyimbangan kekuatan terhadap AS dengan memodernisasi sistem persenjataannya juga dapat dipahami sebagai “mentalitas Perang Dingin” dari pihak Moskow.

Menyikapi “mentalitas Perang Dingin” antara AS dan Rusia?penting bagi Indonesia untuk menerapkan kembali doktrin politik luar negeri bebas aktif. Hal ini mendesak dilakukan, agar Indonesia dapat bebas dari tekanan AS dan Rusia dan aktif untuk menentukan sikap sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
 

Penulis: Asrudin
Penulis di Lingkaran Survei Indonesia