KPK masih menyusun kasus Hambalang untuk menjadi rangkaian yang utuh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini, Senin (21/5) belum juga memanggil Ketua  Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum untuk bersaksi dalam  kasus dugaan korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Jawa Barat  yang menelan biaya Rp 1,1 triliun.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas  mengatakan bahwa lembaganya tengah terus memperdalam analisis kasus  Hambalang untuk mencari siapa yang berperan dalam dugaan korupsi dalam  pembangunan kompleks sarana olahraga tersebut. Dan mencari alasan untuk  memeriksa Anas.
 
"Tentang dia (Anas) dan yang lainnya masih terus-menerus diperdalam  analisisnya. Jika saatnya ada alasan memeriksanya ,pastilah akan  dipanggil," tegas Busyro kepada Suara Pembaruan, Senin (21/5).

Rencana pemanggilan Anas sudah dikemukakan oleh Ketua KPK,  Abraham Samad sejak beberapa bulan lalu. Ketika itu, Abraham mengatakan  bahwa semua pihak yang diduga terlibat akan dipanggil dan diperiksa , termasuk' Anas dan Angelina Sondakh.
 
Abraham juga berulang kali menegaskan bahwa penegakan hukum tidak  memandang bulu. Dalam artian, Ketua Umum partai tidak kebal hukum.  Sehingga, sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh KPK untuk dimintai  keterangan jika diperlukan.

Tetapi, ketika ditagih kapan pemanggilan terhadap Anas dilakukan, semua  jajaran di KPK mengatakan bahwa pemanggilan akan dilakukan jika  diperlukan. Bahkan, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP selalu mengatakan  belum ada jadwal pemanggilan untuk Anas.
 
"Bukan kendala (memanggil Anas). Tetapi, soal timing (waktu) yang  tepat," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP melalui pesan singkat kepada  SP, Selasa (8/5).
 
Sedangkan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah mengatakan, lembaga yang dipimpinnya masih menyusun kasus Hambalang untuk menjadi rangkaian yang utuh. Sehingga, membutuhkan waktu, termasuk pemanggilan Anas.
 
Seperti diketahui, peranan Anas dalam pembangunan sport center Hambalang  telah diungkap oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ignatius  Mulyono.
 
Saat diperiksa KPK pada 26 Maret lalu, Ignatius Mulyono secara gamblang  mengakui pernah diminta tolong oleh Anas yang waktu itu menjabat sebagai  Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI untuk menanyakan perihal  pengurusan surat tanah Hambalang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 
Menurut Iganatius, pada akhir 2009, dia dipanggil Anas yang meminta  bantuan untuk menanyakan kepada BPN, mengapa pengurusan tanah Kempora  terkait pembangunan Hambalang tidak kunjung selesai. Dia pun langsung  menghubungi Kepala BPN Joyo Winoto, tetapi tidak bisa. Sehingga,  menghubungi Sekretaris Utama BPN.
 
Tiga minggu kemudian, lanjut Ignatius, mendapat kabar bahwa surat tanah tersebut sudah selesai.
 
KPK juga telah memeriksa istri Anas Urbaningrum, Atthiyah Laila. Di  mana, Atthiyah disebut-sebut sebagai mantan pengurus PT Dutasari  Ciptalaras, perusahaan subkontrak dari dua perusahaan BUMN, PT Adhi  Karya dan PT Wijaya Karya yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek  pembangunan Hambalang.
 
Kasus Hambalang sendiri terungkap setelah Nazaruddin berulang kali  mengatakan bahwa Anas adalah inisiator dari korupsi hambalang. Di mana,  Anas memerintahkan Igantius menanyakan kepada Joyo Winoto mengenai  sertifikat tanah Hambalang sampai menentukan PT Adhi Karya sebagai  pelaksana proyek pembangunan sport center Hambalang. Sebab, mampu  memberikan uang Rp 100 miliar.