Fungsi negara salah satunya memberikan perlindungan kepada  penduduk seperti banjir. 

Terjadinya beragam bencana di Jakarta seperti banjir dinilai bukan hanya sebagai akibat perubahan tata  guna lahan yang begitu cepat, tetapi disinyalir juga sebagai akibat dari  kegagalan politik tata ruang yang dilakukan oleh para elit politik.

Ahli  Planologi dan Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai  terjadinya bencana adalah bagian dari bukti kegagalan politik  tata ruang dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem lingkungan.

"Infrastruktur  kekuasaan di level nasional, provinsi dan daerah tak mampu untuk  sepenuhnya menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam UU No.  26/2007," ujar Yayat dalam diskusi "Banjir Jakarta: Persoalan Lingkungan  atau Politik?" di Jakarta Pusat, Rabu (20/6).

Menurut Yayat,  fungsi negara salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan kepada  penduduk, dalam hal ini salah satunya dari bencana banjir, namun  ternyata hal tersebut sering terbentur pada koordinasi dan egoisme  sektoral serta kepentingan otonomi daerah.

"Kekuasaan untuk menindak, menghentikan, melarang, dan mengingatkan tidak sepenuhnya dijalankan," tegasnya.

Menurutnya,  negara justru melakukan pembiaran yang diantaranya adalah  pembiaran ahli fungsi hutan, lahan pertanian, mudahnya pemberian izin  membuka lahan dikawasan dan sebagainya.

Secara internal, lanjut Yayat, banyak institusi lokal sejak awal tidak siap melakukan penegakkan atas penyelewengan tata ruang.

"Hambatan masalah internal dan eksternal, intensitas peningkatan bencana yang semakin bertambah parah," tandasnya.