.png)
Dedi "Miing" Gumelar Desak Panja Usut Rp 2,5 T untuk Hambalang
Seorang pekerja berjalan di lokasi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. yang terhenti pengerjaanya. FOTO: ANTARA/Dhoni Setiawan
Panitia Kerja (Panja) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat untuk proyek Hambalang didesak segera membahas pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa anggaran untuk proyek itu adalah Rp 2,5 triliun, bukan Rp 1,175 triliun seperti diklaim Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng.
Anggota Panja Hambalang, Dedi "Miing" Gumelar, menyatakan dirinya kaget mendengar statemen KPK soal anggaran Rp 2,5 triliun yang dicairkan untuk proyek Hambalang.
"Bagaimana mungkin Rp 2,5 T sudah cair? Sementara Rp 500 Miliar yang diajukan untuk disetujui Komisi X saja belum diapa-apain. Setiap pencairan anggaran itu harus dengan persetujuan DPR. Kalau seperti ini (dicairkan tanpa persetujuan), berarti ada penyimpangan," kata Miing anggota Komisi X DPR, di Jakarta, Jumat (22/6).
Dia mengakui bahwa Kemenpora, bulan lalu, baru mengakui bahwa rancangan mereka untuk Proyek Hambalang memang sebesar Rp 2,575 triliun, persis seperti disampaikan KPK.
Namun dia menekankan bahwa angka itu keluar tanpa sepengatahuan Komisi X DPR, dan tak pernah disampaikan secara resmi.
"Ini harus diangkat oleh Panja Hambalang. Ini masalah besar," kata Miing.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menyatakan ternyata dana yang sudah dikucurkan untuk proyek Hambalang yang bermasalah itu adalah total Rp 2,5 triliun. Uang itu digunakan Rp 1,175 Triliun untuk konstruksi bangunan Hambalang, sisanya Rp 1,4 triliun untuk pengadaan peralatannya.
Hal itu membantah klaim Menpora Andi Malarangeng bahwa dana untuk Proyek Hambalang hanya sebesar Rp 1,175 triliun.
Sementara DPR belum memberikan persetujuan anggaran untuk proyek Hambalang itu secara total. Yang sudah dicairkan, berdasarkan versi DPR, hanya baru sekitar Rp 675 miliar.
Miing menduga anggaran Hambalang Rp 2,5 triliun itu disepakati diam-diam antara beberapa pihak saja, tanpa sepengetahuan Komisi X, walau diwajibkan oleh UU.
"Bisa jadi disepakati diam-diam antara Kemenpora, Kemenkeu dan Anggota Banggar DPR. Justru di situ kemungkinan kesalahannya," tutur Miing, Poltisi PDI Perjuangan.
Saat ini, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kasus yang disebut Muhammad Nazaruddin melibatkan sejumlah petinggi Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng.
