Di Belakang Kasus Proyek Flu Burung Ada Nama Sri Mulyani
Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata ada dibalik proyek pembangunan vaksin flu burung yang bermasalah itu.
Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning di Jakarta, hari ini.
Sebagai Ketua Komisi IX DPR di periode 2004-2009 dan 2009-2014, Ribka menjelaskan, proyek pabrik vaksin flu burung diawali permohonan Departemen Kesehatan pada 2008.
Saat itu, usulan pabrik vaksin itu disertai dengan proyek pengembangan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit internasional. Total anggarannya adalah Rp1,9 triliun.
Namun melihat flu burung tidak dianggap sebagai bencana nasional, Ribka dan Komisi IX DPR menolak rencana itu. Komisi IX DPR menganggap untuk menghadapi flu burung bukan melalui vaksin, tapi dengan perbaikan gizi masyarakat.
Sementara untuk rencana RSCM, Komisi IX pun menilai hal itu tak perlu dilaksanakan. Namun, rencana itu nekat dibahas secara diam-diam dan lepas dari perhatian karena partai-partai sedang sibuk kampanye pada 2008.
"Itu tak dibahas di Komisi I DPR. Kami menolak proses itu karena membunuh hak budgetting kami. Lalu muncul surat Menteri Keuangan meminta saya, sebagai ketua komisi, agar menyetujui program itu. Suratnya tahun 2008. Oleh Sri Mulyani," kata Ribka di Jakarta, hari ini.
KPK sedang menyidik proyek pengadaan pabrik vaksin flu burung yang dimulai dengan menyelidiki proyek konstruksi yang dimenangkan PT Anak Negeri milik Muhammad Nazaruddin. Proyek itu diketahui belakangan justru dibangun oleh PT Biofarma, produsen vaksin nasional.
Biaya total proyek itu diketahui sebesar Rp1,3 triliun. Dana awal disetujui cair tahun 2008 sebesar Rp360 miliar, lalu pada 2009 cair lagi sebesar Rp700 miliar. Pada 2010, APBN kembali disedot sebesar Rp600 miliar
Sebesar Rp718 miliar dari dana itu digunakan untuk pengadaan peralatan pabrik vaksin, yang tendernya dimenangkan oleh perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, PT Anugrah Nusantara (AN).