Mengingatkan pemerintah sebagai penyelenggara sistem daerah untuk lebih fokus pada penanganan lingkungan

Sebanyak 50 orang yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Bekasi (Somasi) melakukan aksi menyapu jalan sebagai visualisasi kekecewaan mereka atas predikat kota terkotor 2012, Senin (25/6).

"Aksi ini untuk mengingatkan pemerintah sebagai penyelenggara sistem daerah untuk lebih fokus pada penanganan lingkungan. Kami tidak mau kota kami kembali bergelar kota kotor," ujar Koordinator Aksi, Budhiyanto, usai menyapu Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.

Budhiyanto juga mengkritisi pernyataan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, yang menyalahkan masyarakat atas kegagalan Adipura kali ini.

"Jangan salahkan kami. Masyarakat akan sadar dan peduli pada lingkungan bila pemerintahnya juga berprilaku demikian. Pemerintah memiliki Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang bertugas mengawasi lingkungan," imbuh dia.

Selain persoalan Adipura, massa juga meminta pemerintah setempat untuk segera mengembalikan kepercayaan publik dengan cara memberantas dugaan korupsi di lingkup pemerintah setempat. Ia menilai vonis hakim Mahkamah Agung yang menghukum mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, atas tuduhan korupsi membuat sebagian besar masyarakat kecewa.

"Kinerja pemerintahan yang molor, membuat Pemkot Bekasi menjadi sarang koruptor. Misalnya, dugaan korupsi penggelapan pajak, penghilangan aset daerah, penggelapan keuangan daerah, penunjukan proyek, mata anggaran fiktif, mafia perizinan, korupsi APBD, jual-beli jabatan, mafia Tenaga Kerja Kontrak (TKK), hingga penggusuran pedagang kecil," katanya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan bahwa daerahnya bukan mendapat predikat kota terkotor. Namun, memperoleh nilai terendah dalam penilaian Adipura 2012.

"Kita memperoleh nilai terendah, bukan berarti sebagai kota metropoilitan terkotor sebab predikat kota terkotor itu tidak resmi dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itu hanya istilah dari sejumlah media saja," kilah Rahmat.

Terkait dengan tuduhan korupsi, dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena dirinya baru menjabat sebagai Wali Kota Bekasi beberapa bulan.

"Silakan dibuktikan semua tudingan tersebut," kata politikus Partai Golkar itu.

Aksi tersebut berjalan tertib dengan pengawasan ratusan petugas polisi dan Satpol PP setempat.